Jakarta, Triknews.com – Sejak Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok aktif kembali sebagai gubernur DKI Jakarta setelah masa cuti kampanye, kemudian bergulir isu pengajuan hak angket untuk Ahok yang juga dikenal dengan ‘Ahok-Gate’ dari empat fraksi di DPR RI.

Pada intinya, Ahok-Gate ini menuntut penon-aktifan Ahok sebagai gubernur, karena yang bersangkutan telah memenuhi prosedur untuk dinonaktifkan, yaitu statusnya yang saat ini tengah didakwa dengan pasal utama lima tahun penjara dalam kasus penistaan agama.

Menanggapi isu yang sedang bergulir itu, Yayasan Komunikasi Indonesia (YKI) mengadakan seminar bertajuk “Haruskah Kepala Daerah Berstatus Terdakwa Dinonaktifkan? Membedah Pasal 83 UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah Ditinjau dari Hukum Tata Negara, Pidana, dan Administrasi Negara” yang bertempat di Graha Oikumene PGI, Jakarta, Jumat (17/2).

Salah seorang politisi senior dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sabam Sirait hadir ke lokasi untuk menutup acara seminar itu. Hal itu karena yang bersangkutan tengah menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina YKI yang tentu saja memiliki hak untuk memberikan sambutan penutupan.

Usai acara, Sirait ditemui wartawan, dan kepada awak media itu, dia menyatakan bahwa adanya Ahok-Gate itu dianggapnya sebagai tindakan yang terlalu lebay alias overacting.

Pasalnya, lanjut Sirait, masih banyak hal lain yang mesti diurus DPR di mana dapat membawa keuntungan bagi masyarakat luas. DPR menurutnya lebih baik mengalihkan energinya pada hal-hal semacam itu.

Untuk diketahui, empat fraksi yang menginginkan Ahok-Gate itu antara lain PAN, Gerindra, PKS dan Demokrat.

Tidak hanya itu, Sirait melanjutkan, upaya pengajuan hak angket tersebut memang tidak salah, karena setiap fraksi-fraksi di DPR memiliki hak untuk mengajukannya. Hanya saja ia mempersoalkan apa relevansi dari hak angket itu bila ditinjau dari kesejahteraan rakyat.

“Banyak pekerjaan lain yang harus dikerjakan, tetapi itu hak dari fraksi-fraksi asalkan memenuhi syarat AD/ART di DPR. Tetapi apakah relevan dalam situasi sekarang? kalau berguna bagi bangsa dan negara, saya tidak keberatan,” katanya.

Karena itu, Sirait menyarankan kepada empat Fraksi di DPR itu untuk sebaiknya memfokuskan dirinya kepada tindakan-tindakan yang bisa memastikan pemerintahan berjalan dengan baik, dan bersih serta bebas dari tindakan rasuah.

“Kita sebagai bangsa jangan tergoda pada soal-soal seperti itu. Sebab masih banyak soal yang jauh lebih penting. Misalnya, bagaimana memerangi korupsi dan menjamin pemerintahan ini bersih,” kata Sirait. (FD).