Jakarta PT PLN (Persero) menargetkan seluruh kecamatan di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), bisa mendapat aliran listrik pada 2018. Hal ini membuat pemerataan kelistrikan di NTT semakin meluas.

General Manager PLN Wilayah NTT, Christyono, mengatakan, dua tahun ke depan PLN memiliki fokus untuk melaksanakan program Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni melistriki seluruh desa yang belum berlistrik di NTT. Saat ini lebih dari 1.200 desa di NTT belum berlistrik. Sebanyak 600 desa ditargetkan berlistrik tahun ini dan sisanya pada 2018.

“PLN berkomitmen untuk membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik, dengan membangun infrastruktur kelistrikan hingga ke desa-desa,” kata Christyono, di Jakarta, Sabtu (7/10/2017).

Di Kabupaten Rote Ndao, dari total 89 desa, ada 32 desa yang belum berlistrik. Pada 2017, ditargetkan listrik di 27 desa menyala. Sementara tiga desa sisanya akan masuk dalam program 2018.

Untuk tahun ini, semua pekerjaan di Rote sedang dalam kemajuan, mulai dari distribusi material ke desa-desa, penggalian lubang, penarikan kabel, hingga penyalaan listrik.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Pak Bupati dan Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao, para camat dan kepala desa, serta warga desa, yang telah bekerja sama dan sangat membantu dalam banyak hal, demi keberhasilan program NTT 100 Persen Berlistrik’, khususnya di Kabupaten Rote Ndao,” ungkap Christyono.

Di kesempatan terpisah, Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengungkapkan, PLN sedang berupaya melistriki wilayah Indonesia Timur, dengan mengoperasikan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD)‎.

Pembangkit jenis tersebut dipilih agar lebih mudah diangkut. Pasalnya, untuk menerangi wilayah tersebut PLN menghadapi kesulitan akses menuju lokasi yang menjadi sasaran untuk dialiri listrik.

“Kami kemarin, untuk wilayah 3T (teluar, terdepan, dan terpencil) beli diesel sampai seribu lebih, karena tidak ada jalan dan mereka tidak pernah punya listrik,” jelas Sofyan.

Menurut Sofyan, PLN tidak memikiran kerugian untuk melistriki wilayah tersebut. PLN merupakan perpanjangan tangan pemerintah memiliki‎ tugas memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, khususnya yang samapai saat ini belum menikmati listrik.

“Tanggung jawab tidak pemerintah untuk listrik menyala di pulau itu? Harus tanggung jawab,” tegas Sofyan.