Jakarta – Ratusan massa tergabung dalam Rakyat Minahasa Bersatu berunjuk rasa di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Kamis (12/10/2017).

Meski diguyur hujan deras, mereka tetap semangat menyerukan kepada lembaga antirasuah untuk menangkap dan mengadili Bupati Minahasa Jantje Sajow yang diduga telah menyelewengkan uang rakyat.

“Jangan sakiti hati rakyat Minahasa. Kami kecewa dengan aksi penyelewengan anggaran yang diduga dilakukan oleh sang Bupati karena sangat merugikan rakyat,” ungkap Koordinator akai Enny Umbas, saat berorasi.

Lebih lanjut, Enny yang dikenal cukup vokal menyuarakan aspirasi rakyat Minahasa itu mendesak KPK untuk bisa membuktikan kehebatannya mengungkap kasus mega korupsi 300 M yang terjadi di daerahnya.

Sementara itu, saat ditemui pihak KPK, para perwakilan mengingatkan penegakan hukum berkaitan dengan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi tentang penyalahgunaan kewenangan dan membeberkan enam poin skandal dugaan korupsi melibatkan JWS.

Keenam poin yang dimaksud adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Minahasa 2007 yang diduga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp12 Miliar. Kedua, dana tunjangan sertifikasi guru 2014 dengan dugaan kerugian negara Rp24 Miliar.

Ketiga, lanjut dia, sinyalemen dugaan markup dana pengadaan lampu jalan solar cell tahun 2015/2016 dianggarkan melalui Dana Desa (Dandes) dengan kerugian negara sekitar Rp7 miliar. Berikutnya dugaan markup membuatan monografi dan gapura desa yang merugikan negara berkisar Rp5,2 Miliar.

Ke lima, kata dia, dugaan mark up pembangunan Benteng Moraya di Tondano yang diperkirakan terjadi kerugian negara sekitar Rp20 miliar, dan terakhir adalah pekerjaan pembangunan di sejumlah instansi dinas selang 2013-2016, yang dianggarkan namun tidak dikerjakan atau fiktif sehingga mengakibatkan kerugian negara ratusan miliar rupiah.

“Dugaan korupsi tersebut sungguh sangat menyengsarahkan rakyat sehingga KPK harus segera menangkap JWS,” kata Enny kepada wartawan yang didampingi Komisioner Presidium 13 LSM Anti Korupsi Putra Jaya.

Ditempat yang sama, Putra Jaya mengancam apabika KPK belum merespon kasus JWS tersebut maka pihaknya akan melakukan aksi kepung Mabes Polri dan Kejagung bahkan ke Istana Negara untuk mengadukan persoalan korupsi tersebut kepada Presiden Jokowi.

Selain berorasi, para demonstran juga membawa perlengkapan aksi berupa spanduk dan mengusung slogan “Pro Revolusi Mental dan Berani Jujur Hebat”