Peneliti senior dari Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo

Kuningan, Triknews.net – Peniliti senior Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menyayangkan sikap Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan yang menggunakan istilah Pribumi, apalagi itu dalam konteks pidato perdananya sebagai Gubernur DKI Jakarta usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo.

Bagi Karyono, sangat sulit untuk menafsirkan maksud dari Pribumi yang diucapkan oleh Anies, apalagi menurut Karyono, dilihat dari momentumnya pun sangat kurang tepat.

“Mas Anies menggunakan diksi pribumi, meskipun konteksnya mengangkat istilah pribumi dalam konteks kolonialisme masa penjajahan. Tetapi karena itu disampaikan dalam pelantikan dia sebagai Gubernur DKI Jakarta yang akan menimbulkan persepsi yang berbeda,” kata Karyono Wibowo di Hotel Mega Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (19/10/2017).

Pidato yang dimaksud Karyono tersebut pun dianggap sangat wajar jika justru penafsiran di kalangan masyarakat sangat liar. Mengingat konten tersebut bisa dianggap sangat sensitif apalagi disampaikan dalam pidato perdana sebagai pemimpin, sehingga penalaran membeda-bedakan suku dan ras pun kini berkembang liar.

“Dan faktanya hari ini asumsi publik isu pribumi digunakan untuk membeda-bedakan antar warga negara Indonesia. Oleh karena itu tidak tepat menggunakan istilah pribumi dalam pelantikannya karena masih sensitif. Jadi luka lama belum sembuh (pasca Pilkada), mas Anies membuat luka baru dengan menggunakan istilah pribumi,” terang Karyono.

Kemudian Karyono juga menekan bahwa secara pribadi dirinya, ia sangat paham dengan konteks positif yang disampaikan oleh Anies Rasyid Baswedan, hanya saja persoalan waktu atau momentum saja yang menjadi catatan besarnya.

“Meskipun pribadi saya bisa memahami istilah pribumi dalam konteks kolonial. Tetapi bagi masyarakat sulit juga memahami karena suasananya masih panas dan ada kontradiktif bagian di awal-awal, bahwa mas Anies ingin merajut kembali hubungan antar masyarakat dan menyatukan kembali perbedaan yang dulu Pilkada yang masih ada, dan isu pribumi ini diangkat lagi dan menjadi anomali,” ujarnya.

Lebih lanjut, meskipun dalam konteksnya konten pribumi yang disampaikan Gubernur Anies tersebut tidak tepat dan berpotensi buruk, namun Karyono yang juga sebagai Ketua DPP PA GMNI ini menilai pelaporan masyarakat terhadap konten Pribumi adalah tindakan yang berlebihan.

“Soal pelaporan Anies, itu berlebihan. Mesti jangan sampai lapor-melaporkan, itu yang tidak sependapat,” tukasnya.