Jakarta – Tepat 20 Oktober, genap pemerintahan Jokowi-JK berusia tiga tahun. Dalam refleksi tiga tahun rezim ini, berbagai kelompok memberi masukan bagi pemerintah pusat dalam pembenahan, koreksi, kritik hingga alternatif solusi dalam kebijakan program yang telah bergulir kali ini.

Tak ketinggalan kelompok Cipayung Plus juga ikut mengkritisi demi memberikan masukan kepada pemerintah, hal itu dituangkan dalam diskusi publik kebangsaan bertema “Pemuda dan Mahasiswa Menyikapi 3 Tahun Pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla” di Kedai Kopi Perjuangan, Jakarta Pusat, Jumat kemarin.

Nampak hadir para perwakilan kelompok Cipayung DKI Jakarta sebagai narasumber yaitu Carlos Wawo sebagai Wakil Sekretaris GMKI Jakarta, Adim Rajak sebagai Ketua HMI Jakarta Pusat-Utara, Blasius Jacky sebagai Ketua GMNI Jakarta Pusat serta Adi sebagai Sekjen GPII Jakarta Pusat.

Ketua HMI Jakarta Pusat-Utara ( Pustara ) Adim Rajak, memilih lebih menyoroti bidang pengelolaan Sumber Daya Alam yang dilakukan pemerintahan Jokowi dinilai masih perlu ada perbaikan.

“Pemerintah masih belum jelas melakukan pengelolaan Sumber Daya Alam dan masih kalah dengan para pemodal dari negara lain,” kata Adim.

Ditempat yang sama, Ketua GMNI Jakarta Pusat, Blasius Jacky menyebut pembangunan berkonsep kepada maritim yang digaungkan Pemerintahan Jokowi-JK terbilang belum memiliki dampak nyata kepada masyarakat Indonesia.

“Pembangunan dengan konsep maritim ini dipertanyakan sebab tidak jelas konsepnya, sebab membangun jalur maritim tidak sekedar membangun kapal dan pelabuhan, harus ada industri pengelolaan sumber daya hasil laut untuk mengoptimalkan pembangunan tol laut ini, yang pada nyatanya tidak ada,” ujarnya.

Sementara itu, Carlos Wawo menuding pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla telah melanggar janji-janji politiknya dalam nawacita serta tidak melaksanakan amanat UUD 1945.

“Banyak pasal dalam UUD 1945 tidak dijalankan oleh Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla, serta janji politik nawacita tidak ada yang berhasil”
Carlos Wawo juga menyoroti bidang pembangunan manusia dengan jargonnya yaitu Revolusi Mental, yang juga tidak memiliki konsep yang jelas.

“Pembangunan Manusia itu juga membangun jiwa dan karakter, tetapi lihat dunia pendidikan kita dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi amburadul semua, tidak ada yang beres” terangnya.

Serta Sekjen GPII Jakarta Pusat Adi, yang menegaskan nawacita Jokowi-JK dianggap belum ada yang terealisasi dengan baik.

“Penyediaan 10 juta Lapangan kerja yang dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo sama sekali tidak ada buktinya, yang ada malah angkatan kerja muda yang semakin banyak menganggur,” katanya.

Dalam diskusi ini juga dibagikan ratusan nasi kotak kepada anak jalanan sebagai wujud kepedulian kepada lingkungan sosial.