Kuningan, Triknews.net – Koalisi Buruh Jakarta tampaknya sangat sangat kecewa dengan keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno, terkait dengan persoalan upah yang ternyata Pemprov DKI Jakarta menggunakan PP 78 Tahun 2015.

“Dalam hal penetapan UMP DKI 2018 sebesar Rp 3,648 Juta. Dengan ditetapkannya UMP DKI tersebut, maka Gubernur DKI sudah mengingkari Kontrak Politik dengan buruh yang didalamnya FSP KEP turut serta menandatangani saat kampanye Cagub,” kata Sekjen Dewan Pimpinan Pusat, Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Minyak Gas Bumi dan Umum (DPP FSP KEP), Siruaya Utamawan dalam keterangan persnya, Kamis (2/11/2017).

Kemudian, dalam penetapan UMP Jakarta tahun 2018 tersebut, Siruaya menilai jika Pemprov DKI Jakarta enggan mengindahkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menyatakan, jika PP 78 Tahun 2015 tidak bisa diberlakukan.

“Gubernur tidak mempertimbangkan Putusan PTUN Jakarta yang telah membatalkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta No. 277 Tahun 2016 tentang UMP 2017 dimana Pergub tersebut memutuskan, besaran dan proses UMP berdasarkan PP 78 Tahun 2015,” terangnya.

Atas sikap itu, FSP KEP pun menyatakan dengan tegas, bahwa pihaknya secara resmi mencabut dukungan terhadap Anies-Sandi.

“Maka FSP KEP menyampaikan turut berduka yang mendalam dan keprihatinan yang luar biasa terhadap keputusan UMP DKI Jakarta 2018. FSP KEP menyatakan menarik diri atas dukungan kepada Gubernur/Wakil Gubernur Anis-Sandi,” pungkasnya.

Selanjutnya, Siruaya mengatakan bahwa kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarra jelas akan memancing reaksi keras dari seluruh elemen buruh Indonesia. Termasuk semakin kuatnya rencana aksi pasa hari tangg 10 November 2017 nanti.

“Keputusan Gubernur tersebut akan mengundang ribuan buruh bergerak ke Balai Kota dan Istana Negara 10 November 2017,” tegasnya.

Lebih lanjut, Anies maupun Sandi mengatakan, bahwa pengingkaran kontrak politik yang dibangun dan ditandatangani oleh Anies-Sandi bersama buruh di kediaman Prabowo Subianto hanya alat untuk obeal janji manis semata.

“Janji Anis-Sandi hanya manis di bibir saat kampanye di hadapan buruh saat itu yang menjanjikan kenaikan UMP DKI Jakarta nilainya akan ditetapkan lebih tinggi dari ketentuan PP 78 Tahun 2015. Kenyataannya sekarang, janji tersebut sangat pahit ditinta saat penetapan UMP DKI Jakarta,” tuturnya.

Terakhir, pria yang juga menjabat sebagai Vice President KSPI tersebut menegaskan, jika dirinya akan terus berjuang agar suara para kaum buruh dapat direalisasikan oleh pemerintah.

“FSP KEP bersama KSPI akan terus melakukan perlawanan dan berjuang baik dilapangan maupun langkah hukum, pungkasnya,” tutupnya.