Jakarta, Triknews.net – Rencana pemerintah untuk menyederhanakan tarif listrik non-subsidi menjadi beberapa golongan saja saat ini sedang dikaji secara mendalam.

Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, meskipun saat ini masih menjadi wacana, namun pemerintah serius mengakaji soal rencana penyederhanaan tersebut.

Tak hanya itu, Jonan juga meminta PT PLN (Persero) untuk mengkaji lebih jauh termasuk mendengar tanggapan dari pelanggan. Jonan menjanjikan dalam satu atau dua Minggu ke depan PLN akan menjelaskan tanggapannya.

“Gini ya, nanti saya sudah minta PLN untuk membuat FGD dan buat survei, secara online mungkin menggunakan juga portal-portal yang komersial, mudah-mudahan dalam 1-2 minggu ini selesai. Nanti biar PLN menjelaskan tanggapan masyarakat dulu gimana,” ujar Jonan di Jakarta, Selasa (14/11) kemarin.

Jonan beralasan kapasitas daya listrik PLN yang terus bertambah dalam beberapa tahun mendatang harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Khususnya pelanggan rumah tangga. Menurut perhitungan pemerintah dalam kurun waktu sampai 2025 mendatang PLN mengalami pertambahan daya mencapai 40.000 Megawatt (MW).

“Tujuannya gini, yang pertama: ini kan jumlah kapasitas daya naik terus ya; sekarang sik naiknya belum seberapa. Tapi nanti 2019, 2020, 2021-2025 — paling kurang ada pertambahan sebesar 40.000 MW. Jadi dari 35.000 MW program pemerintah yang sekarang ditambah dengan yang XFTP 1, 2 yang diselesaikan. Kurang lebih 40.000 MW,” tambah dia.

Jonan menambahkan bahwa surplus listrik mencapai 40.000 MW itu. Tidak mungkin semuanya diserap industri dan perusahaan besar. Karena itu pemerintah memberikan kesempatan bagi pelanggan rumah tangga untuk memanfaatkan pertambahan daya listrik tersebut untuk hal-hal yang sifatnya produktif.

“Begini, 40.000 MW ini listrik mau ditujukan untuk ke siapa saja? Apakah hanya untuk industri/perusahaan besar? atau untuk dunia usaha saja? Kan bukan, untuk masyarakat saja. Untuk masyarakat pengguna semuanya. Makanya ini kita naikkan dayanya, supaya masyarakat juga kalau ingin menikmati listrik lebih banyak,” tandasnya.

Pasalnya menurut Jonan, PLN banyak menerima keluhan dari pelanggan setiap kali mau menaikkan kapasitas daya listrik harus mengeluarkan biaya tambahan. Dengan adanya penambahan daya listrik tersebut pemerintah membebaskan pelanggan dari beban biaya tambahan.

“Tambah dayanya nggak ada pembayaran sama sekali. Tapi ini detailnya masih dikaji,” tutup dia.