Jakarta, Triknews.net – Rapat dengar pendapat (RDP) terkait dengan nasib guru honorer yang sejatinya mesti dilaksanakan pada Rabu (6/12) di DPD RI, harus berakhir tanpa menghasilkan keputusan apapun. Pasalnya, dari pihak pemerintah tak ada yang hadir atau mewakili.

Dalam agendanya, RDP itu akan dihadiri oleh Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, beserta jajarannya, dan MenPAN & RB hari ini. Tetapi tak satupun dari dari mereka yang hadir.

Padahal, menurut Sekjen DPP FAGAR, Ma’mol Abdul Faqih, melalui RDP tersebut, guru honorer punya harapan besar untuk mengetahui sikap pemerintah dalam mempercepat revisi UU ASN. Tetapi sayangnya, pemerintah tak hadir.

Ma’mol menegaskan, langkah selanjutnya yang akan ditempuh pihaknya untuk menagih janji pemerintah mengesahkan revisi UU ASN adalah silaturrahmi ke Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan. Ma’mol beserta guru-guru honorer nantinya berharap, Ketua MPR RI, bisa mengkomunikasikan dan menjembatani mereka untuk berdialog dengan menteri terkait perihal penyelesaian revisi UU ASN dan berbagai polemik guru-guru honorer.

“Sebetulnya, besar harapan kami untuk bisa segera mendapat kepastian dari pemerintah terkait revisi UU ASN. Sayangnya, Puan Maharani, selaku Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, tidak hadir, begitupun dari MenPAN & RB juga tidak hadir yang sebelumnya sudah diagendakan. Pemerintah terkesan sengaja membiarkan ini berlarut-larut, ya sehingga nasib kami para Guru Honorer masih belum jelas,” katanya, Rabu (6/12).

Ma’mol secara tegas menyampaikan, jika pendekatan dan komunikasi yang baik sudah dibangun tetapi tidak ada hasil. Pihaknya akan mengadakan silaturrahmi akbar ke Istana Negara. Kekecewaan Ma’mol dari RDP hari ini sangat besar, karena menurutnya mereka sudah mempersiapkan RDP ini dari jauh-jauh hari. Bahkan Guru-Guru Honerer yang juga hadir ada yang dari Papua Barat, Sumatera, Jawa Timur, Jawa Barat, dan dari beberapa daerah lainnya.