Jakarta – Kelompok mahasiswa mengatasnamakan Front Mahasiswa Pro Demokrasi berunjuk rasa didepan Kantor Kementerian Perhubungan Gambir Jakarta, Jumat (8/12/2017).

Mereka mendesak agar Presiden Jokowi mengkaji ulang kinerja Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan menggantinya.

“Copot Budi Karya karena tidak bisa memimpin Kementerian Perhubungan,” tegas Koordinator aksi Yasir, saat berorasi.

Dia menyebutkan pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan menyerahkan pengelolaan 30 pelabuhan dan bandara kepada pihak swasta dinilai sebagai sebuah kesalahan fatal. Empat pelabuhan yang sudah diserahkan kepada swasta Probolinggo, Sintete, Bima dan Waingapu akan mengalami ancaman terbesar di negara.

“Ingat 15 pelabuhan dan bandara yang sudah diserahterimakan pengelolaannya kepada swasta oleh budi karya sumadi adalah bukti bahwa menteri perhubungan saat ini membiarkan negara terancam,” kata dia.

Oleh karenanya, lanjut Yasir, Budi Karya harus di copot jabatannya sebagai Menteri Perhubungan. Sebab, kata dia, logika swastanisasi dan privatisasi yang digaungkan oleh beberapa pengambil kebijakan yang hanya mempersoalkan untung rugi sangat tidak tepat jika diterapkan pada sektor-sektor strategis.

“Kami ingatkan ini ancaman terbesar !!!,” ucapnya.

Dia melanjutkan agar pemerintah mengeluarkan wacana swastanisasi Bandara dan Pelabuhan dengan dalih penghematan anggaran negara yang sedang mengalami defisit adalah bohong, hal yang sebenarnya pemerintah alami adalah keadaan keuangan negara yang saat ini sedang tidak stabil.

“Ingat bahwa rencana swastanisasi tentunya perlu dipikirkan secara matang oleh Budi Karya Sumadi sebenarnya ada apa ? Dan mengapa ? pelabuhan dan bandara yang merupakan wilayah strategis negara kemudian diswastanisasikan, bukankah pelabuhan dan bandara menjadi pintu masuk segala ancaman dari luar,” bebernya.

Dia mengingatkan kepada Budi Karya Sumadi agar memahami bahwa jika diswastanisasi maka rentan sekali dengan penyelundupan barang-barang illegal, obat-obat terlarang dan perdagangan manusia. Kata dia, ini adalah langkah yang harus di ingatkan kepada Menteri Perhubungan yang baru.

“Otomatis ini akan merusak peran negara dengan memperkecil negara melakukan kontrol di pelabuhan dan bandara. Lebih baik singkirkan Menteri Perhubungan ketimbang kedaulatan negara bisa terancam,” ucapnya.

Lebih jauh, Yasir menerangkan bahwa swastanisasi dan privatisasi aset strategis nasional bukanlah jalan keluar yang tepat untuk menjawab persoalan minimnya anggaran APBN untuk pengelolaan pelabuhan dan bandara.

“Kedaulatan bangsa dan negara juga tak bisa diabaikan atas nama anggaran negara yang defisit. Ingat itu Budi Karya Sumadi,” pungkasnya.