Jakarta – Garda NKRI kembali berunjuk rasa di Kementerian BUMN dan Kantor PT Pelindo II, Kamis (21/12/2017). Setelah gelar demo serentak dari Sabang sampai Merauke, Garda NKRI kembali mengepung dengan jumlah massa yang cukup banyak.

“Kami meminta melakukan pemberantasan korupsi ditubuh BUMN,” tegas Koordinator aksi Fino Mongkou, dalam orasinya.

Lebih lanjut, Fino juga meminta Menteri BUMN Rini Sumarni untuk mencopot Direktur Utama dan semua Direktur PT. Pelindo II
juga memohon kepada BPK mengaudit secara terbuka semua project baik infrastruktur dan pengadaan di tubuh PT. Pelindo II beserta 16 anak perusahaan.

Ke 16 anak perusahaan yang dimaksud menurut mereka adalah :
1. PT. Electronic Data Interchange Indonesia.
2. PT. Multi Terminal Indonesia.
3. PT. Jakarta International Container Terminal.
4. PT. TPK Koja.
5. PT. Rumah Sakit Pelabuhan.
6. PT. Pengembang Pelabuhan Indonesia.
7. PT. Pelabuhan Tg. Priok.
8. PT. New Port Container Terminal 1.
9. PT. Intregated Logistik Cipta Solusi.
10. PT. Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia.
11. PT. Jasa Armada Indonesia.
12. PT. Indonesia Kendaraan Terminal.
13. PT. Terminal Peti Kemas Indonesia.
14. PT. IPC TPK.
15. PT. Rukindo.
16. PT. Energi Pelabuhan Indonesia.
17. PT. Pelabuhan Indonesia Investama (baru didirikan tanggal 11 desember 2017) ) dan 12 cabangnya.

“Kami minta agar ada restrukturisasi, ganti semua Direksi PT. Pelindo II baik di tingkat pusat sampai ke semua Direksi 16 anak perusahaan dan 12 General Manager cabangnya.
KPK harus turun gunung mengendus adanya bau tak sedap permainan dugaan korupsi di Pelindo II,” kata Fino.

Lebih lanjut, Fino menjelaskan berdasarkan kajian serta analisis DPP GARDA NKRI, telah ditemukan banyak project infrastruktur dan pengadaan yang dilaksanakan oleh PT. Pelindo II disinyalir muncul kejanggalan dan diduga kuat terdapat monopoli serta penyimpangan dalam setiap project tersebut.

Dia menambahkan menyikapi problem kebangsaan sekarang ini disoal korupsi, perlu di ketahui bersama bahwa KPK saat ini kurang melirik BUMN, salah satunya adalah PT. Pelindo II. Indonesia adalah bangsa maritim sehingga penting untuk menata jalur pelabuhannya, lebih khusus pembangunannya. Tapi perlu juga diawasi teknis proses lelang projeknya. Karena di beberapa projek PT. Pelindo II tidak transparan baik infrastruktur dan pengadaan di pelindo II serta anak-anakperusahaan dan cabang pelindo.

“Dibeberapa E-Procurement pelindo II juga tidak memuat dan ter-update pengumuman secara keseluruhan project, seperti project pembuatan dermaga pelabuhan dicabang priok, teluk bayur dan jambi. Patut diduga juga adanya monopoli project pengadaan seperti taman, pengolahan sampah kapal, security dan catering serta cleaning service yang hampir di semua anak perusahaan dan cabang bahkan kantor pusat pelindo II dari tahun ke tahun itu-itu saja,” bebernya.

“Padahal anggaran CSR Pelindo II hampir 50 miliar dan anak-anak perusahaan serta cabang terkesan tidak berdampak bagi masyarakat justru dibagikan bagi pihak-pihak tertentu saja dari pihak pelindo II,” pungkasnya.