Jakarta, Triknews.net – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan membuka agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) III Projo dengan tema “Bersatu, Solid, Militan” di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Sabtu (10/3/2018).

Dalam sambutannya, Menko Luhut meminta Organisasi Garis keras PROJO yang dikenal militan ini ikut menangkal isu-isu yang berkembang dengan menggunakan data.

“Kita harus sampaikan ke seluruh masyarakat apa yang telah dicapai pak Jokowi selama ini. Sampaikan dengan menggunakan data,” kata Mantan Menko Polhukam ini.

Menurutnya, menjelang tahun 2019, banyak informasi yang diperoleh masyarakat hanya dengan katanya-katanya bukan menggunakan data.

Luhut mencontohkan, banyak yang berkoar-koar tentang utang Indonesia yang makin meningkat dan sudah lampu kuning. Padahal posisi utang Indonesia masih dalam batas aman.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, posisi utang pemerintah pada akhir Januari 2018 mencapai Rp 3.958,7 triliun. Dengan capaian tersebut, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 29,1 persen.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003 rasio utang tersebut masih dalam batas aman. Dalam aturan tersebut, batas maksimal rasio utang pemerintah adalah 60 persen terhadap PDB. Jumlah utang tersebut terdiri atas pinjaman dalam dan luar negeri sebesar Rp752,3 triliun serta penerbitan SBN sebesar Rp3.206,2 triliun.

“Jadi gunakan data. Karena Jokowi sudah banyak berbuat untuk bangsa ini,” kata Luhut.

Selain itu, Luhut juga menyinggung soal kandidat capres yang akan bertarung melawan Jokowi di pilpres 2019 mendatang.

“Jokowi sudah terbukti dan banyak melakukan perubahan untuk masyarakat Indonesia. Kalau kandidat lain baru berjanji akan melakukan ini dan itu,” tegasnya.

Sementara Ketua Umum Relawan Pro-Jokowi (PROJO), Budi Arie Setiadi mengatakan, siapa pun boleh mendeklarasikan dirinya sebagai Calon Presiden (capres) bahkan hal itu tidak dilarang sama sekali.

“Itu kan hak sebagai warga negara,” kata Budi Arie di sela-sela acara Rakornas III PROJO, Sabtu (10/3/2018)

“Silahkan saja (deklarasi), kan nanti rakyat yang akan menentukan,” jelas Budi Arie.

Namun, saat ditanya siapa pendamping Jokowi di pilpres 2019, Budi Arie mengatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo dalam memilih nama calon pendampingnya di Pilpres 2019 mendatang. Kendati demikian, ia meminta Jokowi untuk memperhatikan tiga aspek dalam menentukan cawapresnya.

“Pertama, harus identifikasi permasalahan strategis bangsa ini ke depan. Apa keperluan bangsa kita ke depan? Apa tantangan bangsa ini ke depan? Apa tantangan Pemerintahan Jokowi di periode kedua ke depan?

Kalau bidang ekonomi karena kita sebagai bangsa memiliki momentum bonus demografi dan keunggulan komparatif lainnya , maka kita perlu orang-orang yang paham ekonomi. Pendamping Jokowi harus figur yang mampu membawa Indonesia semakin maju. Indonesia yang semakin gilang gemilang. Wakil Presiden Jokowi harus figur yg mampu menghadirkan optimisme dan harapan bagi wajah Indonesia masa depan,” ujar Budi Arie.

Aspek kedua, sambungnya, sosok cawapres Jokowi juga harus mampu mendongkrak elektabilitasnya dalam pemilihan nanti.

“Figur wapres Jokowi harus orang yang kredibel , berintegritas dan tidak punya interest pribadi dan kelompok,” kata Budi.

Dan terakhir, sosok cawapres harus mampu bersama-sama dengan Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan ke depannya.

“Menjalankan pemerintahan pada fase setelah pemilihan juga penting. Pemerintahan harus solid dan tidak direcoki agenda kelompok. Pemerintahan ke depan harus satu kesatuan bergerak dan bertindak hanya untuk negeri , hanya untuk rakyat,” ucapnya.

Ia pun mengingatkan bahwa ketiga hal tersebut harus dipertimbangkan secara komprehensif oleh Jokowi dalam menentukan cawapresnya.

“Kita konsen di tiga itu. Dan itu satu kesatuan tarikan nafas. Itu yang harus dipikirkan secara komprehensif dan harus jadi konsen Pak Jokowi dalam memilih cawapres ke depan,” tambahnya.

Budi Arie menilai mantan Wali Kota Solo itu masih memiliki waktu untuk mempertimbangkan siapa pendamping yang tepat dalam Pilpres 2019. Adapun mengenai mulai munculnya nama-nama cawapres yang beredar di publik, ia pun menyebut bahwa kontestasi Pilpres kali ini adalah kontestasi cawapres.

“Itu membuktikan bahwa memang kontestasi pilpres 2019 adalah kontestasi wapres, karena pertanyaan banyak kalangan itu lebih konsen siapa wapres Pak Jokowi,” tandasnya.