Jakarta – Pengamat Politik dari Indonesia Publik Institute, Karyono Wibowo mengomentari kesaksian Setya Novanto didalam persidangan yang menyebut Puan dan Pramono ikut menerima duit proyek KTP-el, masing-masing 500 ribu dolar AS. Uang tersebut diberikan orang kepercayaannya, Made Oka Masagung.

Guna menghindari fitnah dan pencemaran nama baik, kata Karyono, sebaiknya Setnov membuktikan pernyataannya itu di dalam persidangan kasus e-KTP hari ini (Kamis, 22/3). Apalagi dua nama yang disebutnya, yakni Puan Maharani dan Pramono Anung saat ini menduduki posisi strategis di pemerintahan Jokowi.

“Ini menyangkut karir seseorang jadi harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya” ujar Karyono Wibowo, hari ini.

Lebih lanjut, Karyono menegaskan, tradisi menjatuhkan lawan politik dengan instrumen hukum harus dihentikan. Sebab ini kebiasaan buruk politisi Indonesia bila tersangkut kasus hukum.

“Ini harus dibuktikan. Jangan dengan cara menjatuhkan lawan politik dengan instrumen hukum terus digencarkan,” ujarnya.

“Kita ambil contoh, waktu itu Setnov bilang kalau SBY dan Ganjar menerima suap, tapi mana buktinya? Tidak ada. Jadi harus dibuktikan dulu kebenarannya jangan asal ngomong,” tukas Karyono.

Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan posisi politik partainya selama 10 tahun pemerintahan SBY saat itu berada di luar pemerintahan. Tidak ada representasi Menteri PDI Perjuangan di jajaran Kabinet Indonesia Bersatu selama 10 tahun.

“Kami menjadi oposisi. Di dalam beberapa keputusan strategis yang dilakukan melalui voting, praktis PDI Perjuangan selalu “dikalahkan”, misal penolakan impor beras, penolakan UU Penanaman Modal dan UU Free Trade Zone. Dengan demikian tidak ada posisi politik yang terlalu kuat terkait dengan kebijakan E-KTP sekalipun,” bebernya.

Dijelaskan Hasto, konsepsi e-KTP yang disampaikan PDI Perjuangan sangatlah berbeda. Pihaknya mengusulkan, e-KTP bukan pada pendekatan proyek, namun melalui pendekatan “integrasi data” antara data pajak, data BKKBN, data kependudukan dan hasil integrasi data divalidasi melalui sistem single identity number. Sistem tersebut juga diintegrasikan dengan rumah sakit, puskesmas, hingga ke dokter kandungan dan bidan.

“Dengan demikian pada hari H, dan jam ketika sistem tsb diberlakukan, maka jika ada bayi yang lahir di wilayah NKRI, maka secara otomatis bayi tsb akan mendapatkan kartu Single Identity Number tsb. Itulah konsepsi kami, yang bertolak belakang dengan konsepsi Pemerintah,” jelasnya.

Lebih jauh, Hasto menyatakan bahwa PDI Perjuangan berpendapat bahwa Mendagri saat itu, Gamawan Fauzi harus memberikan jawaban secara gamblang terkait akar persoalan korupsi e-KTP.

“Itu bagian tanggung jawab moral politik kepada rakyat. Mengapa? Sebab pemerintahan tsb pada awal kampanyenya menjanjikan “katakan TIDAK pada korupsi”, dan hasilnya begitu banyak kasus korupsi yang terjadi, tentu rakyatlah yg akan menilai akar dari persoalan korupsi tsb, termasuk E-KTP,” bebernya.

Dia menambahkan saat ini ada upaya yang mencoba membawa persoalan tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab PDI Perjuangan. Pihaknya dalam hal ini bukan dalam posisi designer, dan bukan penguasa. “Dengan demikian atas apa yang disebutkan oleh Bapak Setnov, kami pastikan tidak benar, dan kami siap diaudit terkait hal tersebut,” sebutnya.

Pihaknya juga mengamati kecenderungan terdakwa dalam kasus tipikor menyebut sebanyak mungkin nama, demi menyandang status justice collaborator.

“Apa yang disampaikan Pak Setya Novanto hari ini pun, kami yakini sebagai bagian dari upaya mendapatkan status tersebut demi meringankan dakwaan,” pungkasnya.