Jakarta – Labor Institute Indonesia mendesak para penyedia aplikasi untuk transportasi online dan turunannya wajib mentaati aturan main di Indonesia, khususnya soal pajak dan kesejahteraan driver.

“Penyedia aplikasi online harus tunduk dan wajib mentaati aturan di Indonesia, dan harus bersikap kooperatif dalam mencari solusi saling menguntungkan,” tegas Direktur Eksekutif Labor Institute Lukman Hakim, saat jumpa pers di UP2YU Cafe Hotel Ibis Menteng Jakpus, Senin (30/4/2018).

Menurut dia, saat ini hubungan kemitraan antara aplikasi dan driver tidak berjalan seimbang dan transparan. Driver dalam hal ini, kata dia, posisi yang dilemahkan. Bahkan, kesejahteraan driver sudah sulit meningkat, nilai perusahaan aplikasi meningkat.

“Pemerintah harus mengambil manfaat yang lebih strategis dari keberadaan aplikasi transportasi online yaitu melalui kontribysi pajak dari aktivitas aplikasi online,” jelas Lukman.

Dijelaskannya, kesejahteraan driver harus dijamin oleh pemerintah dengan memposisikan mereka sebagai pelaku UKM dengan kendaraannya kemudian mendorong dan membantu mereka membuat wadah usaha bersama berlandaskan kegotong royongan yaitu koperasi. Sembari melarang koperasi yang sudah ada yang nota bene bukan koperasi oleh dan untuk driver, menjadi wadah driver karena sudah menyalahi prinsip-prinsip koperasi Indonesia.

“Pemerintah harus tegas membuat regulasi dengan melakukan proses yang benar dan tidak asal jadi. Jika memang membutuhkan penyesuaian ditingkat undang-undang harus segera dilakukan. Sembari buat regulasi sementara yang mengikat terkait pajak aplikasi trans online,” tuturnya.

Lebih jauh, Lukman mengingatkan agar pemerintah berhati-hati atas tawaran Gojek menjadi agen pajak yanh memfasilitasi pembuatan NPWP dengan alasan keamanan data. Lebih baik pemerintah melakukan pengembangan teknologi informasi sendiri yang lebih aman.

“Pemerintah kedepan harus lebih dapat melakukan penyesauain regulaai secara lebih fleksibel untuk urusan strategis dan yang memerlukan kecepatan sesuai perkembangan jaman. Sehingga bangaa Indonesia tidak berlarut-larut menanggung kerugian yang besar,” tukasnya.