Jakarta – Ketua Jaringan Pemerintah Daerah Maritim 6 Negara CTI, atau dikenal dengan Coral Triangle Initiative on Coral Reefs Fisheris and Food Security Maritim Local Government Network (CTI-LGN) Hugua berharap para kepala daerah yang tergabung dalam organisasi ini memasukan program kelautan dan perikanan dalam program kerja tahunannya.

Sebab, menjaga kelestarian laut menjadi kepentingan lokal, nasional dan regional.

“Sudah saatnya diskusi-diskusi terkait kelestarian laut, terumbu karang dan kehidupan yang ada didalamnya menjadi lebih membumi. Betul-betul bisa diwujudkan,” kata Hugua.

Hal itu mengemuka saat memberikan sambutan dalam Maritime Local Goverment Network Workshhop: The Role Of Local Goverment In Sustainable Fisheries Management In Coral Triangle Region” di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (8/5).

Hugua mengatakan, pemerintah daerah adalah pelaksana utama pengelolaan kawasan maritim, konservasi dan tujuan-tujuan keberlanjutan program CTI pada tingkat masyarakat. Karena itulah, peran aktif pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan dalam pelestarian laut, terumbu karang dan tentu keberlangsung umat manusia.

“Selama ini laut di kawasan segitiga terumbu karang yang terdiri dari 6 negara telah menyumbang perekonomian sebesar 1,6 triliun dolar AS dan menghidupi 120 juta orang,” jelasnya.

Direktur Eksekutif Coral Triangle Center, Rili Djohani mengatakan Zona Coral Triangle dihuni 76 persen spesies terumbu karang dan 37 persen spesies ikan karang yang ada di dunia.

“Terumbu karang sangat penting karena menjadi rumah bagi para ikan. Mereka juga paru-paru laut,” katanya.

Menurutnya, kelestarian laut dan seisinya juga tergantung pada warga lokal. “Tanpa keterlibatan dan dukungan dari orang lokal akan susah sekali untuk melestarikan sumber daya laut. Sebab, mereka yang tergantung dan tinggal di sana,” jelas Rili.

Staff Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga Suseno Sukoyono mengatakan pemerintah Indonesia memiliki komitmen dalam mengelola terumbu karang yang ada di kawasan perairan nasional secara berkelanjutan.

“Komiten kami untuk bekerja sama di tingkat nasional, regional, dan internasional untuk melestarikan dan mengelola terumbu karang secara berkelanjutan,” katanya.

Diapun berharap, dalam workshop ini lahir perspektif baru dan terobosan-terobosan dalam pengelolaan terumbu karang secara berkelanjutan. Sebab, pengelolaan terumbu karang secara berkelanjutan sangat penting dan diapresiasi karena sejalan dengan agenda pembangunan 2030 dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

“Serta diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan untuk mata pencaharian masyarakat,” katanya.

Sebagai informasi, Jaringan Pemerintah Daerah Maritim 6 Negara CTI, atau dikenal dengan Coral Triangle Initiative on Coral Reefs Fisheris and Food Security Maritim Local Government Network (CTI-LGN) mengadakan workshop Maritime Local Goverment Network Workshhop: The Role Of Local Goverment In Sustainable Fisheries Management In Coral Triangle Region” di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (8/5).

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Daerah dari 6 negara CTI, yakni Filipina, Indonesia, Malaysia, Timor Leste, Papua New Guinea, dan Salomon Island.

Serta, staff Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga Suseno Sukoyono, Asisten Deputi Sumber Daya Hayati Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Andri Wahyono, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kementerian Koordinator Kemaritiman Agung Kuswandono, dan Direktur Eksekutif Coral Triangle Center, Rili Djohani.

CTI-LGN merupakan jaringan para pimpinan (bupati/wali kota) Pemerintah Darah pesisir dan maritim. Jaringan ini bertujuan untuk mengembangkan pengelolaan sumber daya maritim dan perikanan secara berkelanjutan, perubahan iklim dan mengadopsi semua peraturan yang relevan dengan misi tersebut.

Jaringan ini mulai dirintis sejak tahun 2009. Diawali dengan Mayor Round Table  Meeting para bupati/wali kota 6 negara CTI di Patuno Resort Wakatobi yang menghasilkan Komunike Wakatobi, dan dilanjutkan dengan pertemuan yang sama di Kota Manila. Pertemuan itu melahirkan Deklarasi Manila pada tahun 2012 dan dilanjutkan dengan Deklarasi Alotau yang salah satunya melahirkan secara resmi CTI-LGN.

Kegiatan seminar terselenggara atas kerjasama antara Kementerian Koordinator Kemaritiman dengan CTI- LGN, dihadiri oleh para bupati / walikota 6 Negara CTI, Lembaga Donor seperti UNESCO, USAID – DOI dll .