Jakarta – Aliansi Peduli Ulama Indonesia didukung Front Penegakan Keadilan SosialĀ (F-PKS) meminta seluruh rakyat maupun ormas menjaga marwah dan citra para ulama Indonesia.

Pasalnya, saat ini sedang ada pertemuan Da’i dan Ulama Internasional dengan tema “Sinergi Untuk Harmoni” mulai dari tanggal 3-6 Juli 2018 di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat.

Hal ini penting disampaikan mengingat bersamaan puncak acara tersebut muncul rencana aksi unjuk rasa bertajuk “Aksi 67 Tegakkan Keadilan” yang diinisiasi PA 212 cs.

“Apabila aksi demonstrasi 67 tetap dilakukan maka mereka tidak menghormati para Da’i dan ulama yang sedang menggelar pertemuan di Jakarta,” ucap Koordinator aksi Ustadz Dullah saat jumpa pers di Hotel Ibis Cikini Menteng Jakpus, Rabu (4/6/2018).

Selain itu, aksi tersebut disebut-sebut bisa mencoreng citra ulama Indonesia di mata ulama-ulama dunia yang sedang berkumpul. Sehingga pihaknya menyayangkan sekali adanya aksi demo tersebut. Kata dia, harusnya mereka nenyadari peran dan kontribusi para Da’i dan Ulama Internasional yang ingin membangun sinergitas harmonis kebersamaan demi kemaslahatan umat ditengah perkembangan jaman yang semakin modern.

“Kami tidak ingin ulama dunia memberikan label atau cap ulama tukang demo. Apalagi Ketua MUI KH Maruf Amin sendiri selalu menekankan tidak sepakat dengan demo-demo dijalanan karena justru memicu kegaduhan. Dan disarankan untuk menyalurkan pada mekanisme yang ada tanpa perlu pengerahan massa,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya mensinyalir didalam aksi tersebut memiliki aroma tak sedap yang bernuansa politis lantaran jagoannya kalah didalam Pilkada Serentak 2018. Seperti mengangkat isu e-KTP karena jagonya kalah di Pilkada Jateng, untuk di Jabar kembali ungkit pengangkatan Plt.

“Pasti publik Indonesia bisa membacanya. Gak perlu lagi juga pengerahan massa, tinggal sampaikan mekanisme yang ada. Hukum tak perlu di intervensi,” sebutnya.

Ustadz Dullah meminta seluruh rakyat Jakarta pada khususnya dan Indonesia pada umumnya untuk tidak terpengaruh dan ikut Aksi 67 Tegakkan Keadilan. Mengingat beraroma politik dan bakal mengorbankan citra ulama Indonesia.

“Martabat dan citra ulama Indonesia jangan di korbankan dimata ulama dunia sehingga dicap sebagai ulama demo,” timbalnya.

Selain itu, tambah dia, F-PKS juga menyayangkan adanya pihak-pihak yang sengaja mengulirkan rencana Aksi 67 Tegakkan Keadilan bersamaan dengan pertemuan akbar para Da’i Dan Ulama Internasional di Jakarta mengingat hal itu bakal mencederai proses silaturahmi akbar untuk membangun harmoni tersebut. Seharusnya sebagai umat beragama bersama-sama menjaga ketentraman dan kedamaian bukan berusaha membuat kegaduhan.

“Mengapa baru demo sekarang ? Pasti ada udang di balik batu. F-PKS minta kepada semua pihak untuk tidak terpengaruh bila ingin bersama-sama menjaga nama baik ulama Indonesia. Ini hanya sarat kepentingan sekelompok orang untuk memenuhi hasrat politiknya jadi umat harus waspada,” tutupnya.

Oleh karenanya, untuk menghentikan aksi 67 tersebut, maka pihaknya akan menyiapkan aksi turun simpatik yang didukung beberapa elemen dengan menyambangi beberapa lokasi diantaranya adalah Hotel Grand Cempaka lokasi pertemuan para Da’i dan ulama, Balaikota DKI dan Polda Metro Jaya.

“Di Hotel Grand Cempaka, kita akan beri dukungan ulama ikut menjaga persatuan dan ketenangan serta menjaga nama baik ulama di Indonesia,” kata dia.

Sementara di Balaikota, pihaknya akan mendesak Gubernur DKI Anies Baswedan untuk memberikan pengertian kepada peserta aksi 67 yang mayoritas pendukungnya untuk bisa menghormati pertemuan ulama dan Da’i Internasional.

“Terakhir adalah Polda Metro Jaya, kami mendesak agar mencabut izin aksi atau tidak memberikan izin soal aksi tersebut. Hormati pertemuan ulama di Indonesia, jangan coreng nama baik ulama Indonesia dengan demo-demo,” pungkasnya.