Jakarta – Ketua DPW IV Jabodetabek dan Banten
Serikat Pekerja Pos Indonesia Fadhol Wahab menyebutkan keuangan PT Pos Indonesia (Persero) hasil audit (audited) Tahun 2017 bahwa laba operasi Minus (-) Rp. 241 milliar. setelah ditambahkan dengan bantuan pendapatan dari Pemerintah (LPU/PSO) sebesar Rp. 345 milliar, dan pendapatan lain-lain sebesar Rp. 341 milliar, sehingga tahun 2017 PT Pos membukukan laba usaha sebelum pajak (EBT) sejumlah Rp. 445 milliar, sehingga laba bersih (Net Income After Tax) tahun 2017 menjadi sejumlah Rp. 355 milliar.

“Ini menunjukkan kalau direksi pos terlalu genit karena hobby make-up pendapatan agar laporan tampak untung. Dari mana judulnya hasil revaluasi dijurnal sebagai pendapatan? Justru asset yang mestinya bertambah,” terang Fadhol saat diskusi ekonomi jaman now ! BUMN Loyo, Pak Pos Menerjang Badai: Kupas Tuntas Laporan Keuangan PT Pos Indonesia di UP2YU Cafe and Resto Cikini Menteng Jakarta, Rabu (25/7/2018).

Berdasarkan rincian data pendapatan tersebut, kata dia, laba bersih sejumlah Rp. 355 milliar dimaksud termasuk di dalamnya adanya tindakan perusahaan (corporate action) berupa re-evaluasi aset yang dimaksudkan untuk memperkuat struktur laporan keuangan tahun 2017, dimana value aset naik tapi non cash in sekitar Rp. 265 milliar. Jadi laba usaha sebelum pajak (EBT) jika tanpa dilakukannya revaluasi sebesar Rp. 89 milliar.

Fadhol juga menjelaskan cashflow corporate, dimana pada keuangan audited tahun 2017 terdapat minus cashflow operasi sebesar minus (-) Rp. 609 milliar, ini artinya perusahaan membiayai operasi perusahaan berupa biaya : SDM, Operasi, kegiatan umum dll semuanya tidak dibiayakan melalui pendapatan operasi (produk) perusahaan, bahkan juga termasuk biaya yang masih harus dibayar (Accrual Payable) suttlement kepada pihak ketiga sekitar Rp. 178 milliar.

“Sedangkan kebalikannya adalah terdapat piutang yang berpotensi macet sebesar Rp. Rp. 437 miliar,” beber dia.

Sisi lain, tambah Fadhol, dari kondisi perusahaan aktual tahun 2017 berupa pinjaman bank sebesar Rp. 1.351 milliar, termasuk hutang dadakan (bridging loan) sebesar Rp. 700 milliar, woow sangat meng-khawatirkan sekali (going concern).

Dua tahun berturut PT Pos Indonesia (Persero) bukan hanya stagnan, bahkan mengalami kemunduran dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan mengutip statement pejabat Kementerian BUMN RI, sekitar bulan Juli 2017 “Keuangan PT Pos Indonesia bukan hanya mundur, tapi terjun bebas”.

“Selaras dengan kondisi selama dua tahun berturut-turut belakangan ini laba usaha perusahaan BUMN ini dihasilkan melalui aktivitas keuangan, bukan dari aktivitas operasional. Dan sungguh-sungguh perusahaan ini dalam menunggu kehancuran,” jelasnya.

“Ini Pemerintah, khususnya Kementerian BUMN. RI jika tidak serius dan tidak peduli dengan kondisi PT Pos Indonesia saat ini maka Kantor Pos di Indonesia hanya akan menjadi benda Filateli bagi generasi yang akan datang,” sambung dia.

Dia pun mempertanyakan kenapa kondisi ini bisa terjadi di Pos Indonesia. Masih kata Fadhol, banyak pandangan internal Pos sendiri yang menganggap bahwa iklim investasi khusus jasa perposan mengalami kelesuan.

“Apakah benar demikian, tentu menurut kami tidak yang melihat fenomena ini dari luar jendela kantor pos. Coba tengok perusahaan yang sejenis dengan PT Pos mengalami peningkatan pendapatan semua bahkan perusahaan sejenis dengan pos seperti misalnya J&T yang semakin excist percaya diri, ini artinya bisnis jasa perposan semakin menggairahkan sebagaimana yang pernah release Asperindo purputaran bisnis pengiriman dan logistik tahun 2017 tumbuh 14,7% dari tahun 2016 sebesar Rp. 2,443 trilliun. Bahkan tahun 2017 JNE membukukan laba bersih (operasi) sebesar +/- Rp. 800 milliar (tanpa melakukan jual asset dan tidak melakukan polesan berupa revaluasi),” paparnya.

Karena dua hal yang terjadi di PT Pos diluar dari konsep janji manis Direksi, lanjut dia, dimana slogan tentang double revenue realisasinya malah double loan, sedangkan cost reductions yang terjadi malah cost additions. Kondisi ini juga tentunya bukan terjadi serta merta secara alamiah, harus ada yang bertanggung jawab sebagaimana pertanggung-jawaban menurut Pasal 97 – 114 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

“Kasihan juga Pak Pos, ini sudah makan pakai hutangan. Laba perusahaan hanya laba non core bisnis dari catatan akuntansi. Ibarat daging sudah habis, hanya tulang belulang saja, ehh disedot pula sumsum-nya,” katanya.

Lebih jauh, Fadhol menerangkan fenomena ini semua berpulang kepada pengurus di perusahaan BUMN. Apakah mampu membawa perusahaan ini menang dalam persaingan regional maupun global?,

“Jawabannya tentu kembali kepada pemegang saham yang dalam hal ini Kementerian BUMN untuk tidak sembarang pasang orang buat memimpin pos, dan/atau bagi yang merasa gagal total mengurus pos harap tahu diri sajalah, angkat tangan dan angkat kaki dari pos, sebab terlalu murah kalau hanya sekedar untuk tahan prestige tapi akan mengorbankan kelangsungan hidup 27 ribu keluarga karyawan dan pensiunan pos,” pungkasnya.