Jakarta – Puluhan massa tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) DKI Jakarta berunjuk rasa di depan Balaikota DKI Jakarta, Kamis (2/8/2018).

Mereka meminta agar Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk segera memproses laporan dari tindakan Anies-Sandi yang dituding menyalahi aturan dalam melakukan pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Kami minta DPRD DKI Jakarta segera melakukan dan memujudkan hak interpelasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta,” ungkap Jenlap aksi Septiono saat berorasi.

Selain itu, dia juga menuntut Anies – Sandi untuk tidak melakukan pemborosan anggaran dalam melaksanakan kebijakan yang ada. Dan berharap kepada Mendagri untuk segera memproses segala bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh Anies -Sandi yang dianggap sangat bertentangan dan menabrak aturan.

“Bila perlu Mendagri pecat Anies – Sandi sebagai Gubernur – Wakil Gubernur DKI. Anies gagal menjalankan roda pemerintahan di DKI Jakarta. Jakarta makin kacau balau,” ujar Septiono.

“Baru 1 tahun menjabat Gubernur sudah nafsu nyapres, benahi dulu Jakarta,” kata dia lagi.

Septiono melanjutkan bahwa pemberhentian (pemecatan) empat walikota diseluruh DKI Jakarta tanpa melalui aturan hukum yang telah ada. Keempat wali kota yang dicopot Anies yakni Tri Kurniadi sebagai wali kota Jakarta Selatan, Bambang Musyawardana dari wali kota Jakarta Timur. Kemudian ada Mangara Pardede lengser dari wali kota Jakarta Pusat. Terakhir Anas Effendi dari wali kota Jakarta Barat.

“Pemecatan yang dilakukan oleh Anies sangatlah salah karena cara yang dilakukan oleh Anies hanya melalui pesan singkat sambungan telp (whatsapp). Cara-cara yang dilakukan oleh seorang Gubernur untuk memberhentikan bawahannya dengan cara yang dilakukan oleh Anies sangatlah tidak tepat karena tidak menunjukan kewibawaan dan kecerdasan seorang Gubernur DKI Jakarta yang dimana seharusnya dapat memimpin Jakarta kearah yang lebih baik,” bebernya.

Tak hanya caranya yang tidak etis, kata dia, bahkan sampai sekarang empat walikota yang diberhentikan belum mendapat Surat Keputusan (SK) terkait pemberhentian mereka. Menurutnya, proses ini sangatlah jelas terlihat bahwa Anies tidak becus menjadi seorang Gubernur karena proses pemberhentian empat walikota ini menyalahi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.

“Dalam kurun waktu 1 tahun semua janji kampanye yang diumbarkan kepada masyarakat tidak ada satupun yang terlaksana. Anies dan Sandi memimpin ibukota sesuka hati mereka tanpa memikirkan rakyat Jakarta dan selalu saja suka ngeles ketika dicecar pertanyaan yang terkait dengan kebijakan yang dikeluarkannya tersebut,” pungkasnya.

Dalam aksinya, massa juga membentangkan spanduk bergambarkan Anies dengan tulisan “Gubernur Ngaco, Pemimpin gagal”.