Jakarta – Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menilai gerakan #2019GantiPresiden bukannya gerakan sosial namun gerakan politik.

“Kalau gerakan sosial ya datang ke Lombok bantu saudara-saudara kita yang terkena musibah gempa,” ungkap Masinton saat diskusi media bertema “Gerakan #2019GantiPresiden: Upaya Inkonstitusional Mengganti Presiden??” yang digagas oleh Kaukus Muda Indonesia (KMI) di Gedung Joeang 45, Menteng Jakpus, Selasa (28/8/2018).

Lebih lanjut, anggota Komisi III DPR RI itu menyebut para pegiat hastag 2019GantiPresiden adalah gerakan revolusi banci. “Sebenarnya ini sistematis, ada dampak dari rasa ketidakpuasan saat kontestasi Pilpres 2014 lalu. Argumentasinya adalah kebencian saja,” tutur Masinton.

Masinton pun mengapresiasi langkah-langkah preventif aparat Kepolisian dalam menjaga kamtibmas dan menginginkan situasi kondusif ditengah-tengah massa pro maupun kontra. Namun, dia menuding gerakan hastag itu dibangun dengan cara-cara yang provokatif dan fulgar.

“Ini jelas provokatif dan fulgar. Harusnya Bawaslu dan KPU sebagai penyelenggara pemilu tegas,” tuturnya.

Masinton justru membeberkan bahwa pemerintahan Jokowi – JK sangatlah demokratis dan penyampaian pendapat pun sudah diatur di UU. Justru pemerintahan anti kritik terjadi di era SBY

“Protes kebijakannya saja di penjara, dipanggil polisi dan Ferry Juliantono sampai ditahan,” tambah dia.

Maka itu, lanjut Masinton, bahwa gerakan tagar 2019GantiPresiden tak perlu dikhawatirkan namun tak tepat dalam penyampaiannya karena cenderung provokatif.

“Ini gerakan revolusi malu-malu kucing. Sudah jelas kontestan ada dua, kenapa cuma ganti Presiden. Ganti siapa, calonnya ada 2. Sebaiknya langsung aja saya mau ganti jokowi dan kami dukung prabowo. Ini lebih asyik kan di masyarakat,” pungkasnya.