Sulteng – Ribuan massa tergabung dalam gabung ormas Sulteng berunjuk rasa didepan Kantor DPRD Kota Palu dan Mapolda Sulteng, Rabu (4/9/2018).

Mereka yang terdiri dari Aliansi Masyarakat Cinta Damai Sulteng, ormas Pemuda Sulteng, dan Anak Labuan Asli Kaili (Alaska) menolak tegas rencana aksi dan deklarasi #2019GantiPresiden dan kedatangan penggerak aksi hastag tersebut Neno Warisman di Kota Palu Sulteng.

“Timbulnya resistensi dengan gerakan #2019GantiPresiden di seluruh Indonesia, memicu beberapa Aliansi di Palu Sulteng melakukan gerakan yang sama yakni penolakan atas gerakan #2019GantiPresiden karena menimbulkan instabilitas diantara pendukung calon presiden,” ungkap Korlap Aliansi Masyarakat Cinta Damai Sulteng Ismail.

Lebih lanjut, para demonstran menganggap bahwa gerakan #2019GantiPresiden adalah gerakan makar karena tidak jelas mereka mendukung siapa. Padahal hasil deklarasi masing-masing calon Presiden yang akan mengikuti kontestasi hanya dua yakni “Prabowo-Sandi dan Jokowi-Ma’ruf”. Gerakan #2019GantiPresiden juga dituding sebagai gerakan yang ditunggangi oleh kelompok-kelompok / organisasi terlarang di Indonesia Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang diduga di back up oleh PKS karena menginginkan pergantian sistem di Indonesia ini yakni negara khilafah.

“Presidium #2019GantiPresiden wilayah Palu telah berusaha berbagai macam cara untuk lakukan deklarasi, namun tidak ada momen yang tepat untuk mengumpulkan jumlah massa yang besar, sehingga momen yang akan dimanfaatkan adalah momen kedatangan Ustadz Abdul Somad dengan agenda tabligh akbar atas undangan Alumni Al Azhar Palu,” jelasnya.

“Gerakan ini adalah gerakan inkonstitusional yang mengarah pada tindakan makar,” kata dia lagi.

Mereka juga mengajak agar masyaraakt Palu ikut mendukung dan menolak kegiatan deklarasi #2019GantiPresiden tersebut karena selama ini situasi dan kondisi sosial wilayah Palu Sulteng sudah aman dan kondusif.

“Apalagi pada bulan September 2018 akan ada kegiatan festival “Palu Nomoni” merupakan kegiatan seni dan budaya yang akan diikuti oleh seluruh penggerak seni dan budaya di Indonesia,” ucap dia.

“Kami juga minta agar Mapolda Sulteng tidak memberikan izin kegiatan deklarasi #2019GantiPresiden karena itu adalah tindakan makar dan berpotensi konflik antar kelompok,” pungkasnya.