Triknews.net – Kaum perempuan menjadi bagian dari warga Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang memiliki peran dalam membangun negara, sehingga perempuan diperbolehkan untuk berpolitik.

Anggota DPRD Propinsi Jawa Barat, Imas Masitoh M. Noor menyampaikan bahwa dasar kedudukan bagi kaum perempuan dalam hak dan politik yakni konstitusi atau undang-undang dan ajaran Agama Islam.

Menurutnya, selain mempunyai peluang yang besar untuk berkiprah, kaum perempuan yang paling merasakan dampak dari setiap kebijakan, serta peran perempuan dalam pengambilan kebijakan sehingga nasib kaum perempuan bisa diperjuangkan.

Namun tegas Imas, perempuan berpolitik harus menjaga tujuan dan sikapnya agar tetap santun dan beretika.

“Politik yang santun dan beretika itu yang pertama diajarkan Allah SWT melalui contoh Baginda Rasullah SAW. Santun sesuai peraturan perundang-undangan kemudian politik memberi contoh uswatun khasanah, antara lain tidak boleh menjelek-jelekkan orang, menjatuhkan orang, tidak boleh merugikan orang lain sehingga kebersamaan NKRI tetep kokoh dan bisa dipertanggungjawabkan dan bersama sama diperjuangkan,” kata Imas dalam Seminar Nasional Peran Perempuan dalam Politik Santun dan Beretika yang diselenggarakan Bumi Semesta Media di gedung NU Sumber Cirebon, Minggu (30/9/2018).

Menurutnya, persatuan dan kesatuan adalah segala-galanya. Politik yang santun dan tidak membakar-bakar amarah justru lebih indah dan mudah diterima dengan baik oleh masyarakat.

“NKRI harga mati. Karena kalau politiknya tidak santun itu bisa berantakan negeri ini. Jadi politik yang santun dan beretika dimulai dari diri sendiri, keluarga hingga masyarakat secara luas,” tuturnya.

Imas Masitoh juga menganggap peran kaum perempuan yang berpolitik belum maksimal. Sehingga kedepan harus lebih menata diri, terus berjuang untuk mensosialisasikan diri, dan memberi contoh yang baik.

Disebutkan, berbagai tantangan yang masih dihadapi kaum perempuan saat masuk ke ranah politik, yakni kurang percaya diri, kurang dukungan dari keluarga serta masih minimnya pemahaman masyarakat tentang kesetaraan gender.

‚ÄúPadahal perempuan berpolitik itu sebenarnya kebutuhan, mengingat jumlah perempuan setengah lebih dari penduduk Indonesia. Untuk itu sudah saatnya semua perempuan harus meningkatkan pendidikannya maupun akhlaqul karimah, sehingga negara ini akan menjadi negara yang aman, damai, gemah ripah loh jinawi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur,” ujarnya.

(del)