JAKARTA – GARAM merupakan sektor strategis bagi pemerintah. Harga garam saat ini sedang mencapai puncaknya akibat musim kemarau dan musim panen. Kebijakan pemerintah yang melakukan impor garam sebesar 3,7 ton diambil untuk memenuhi kebutuhan produksi.

Besaran impor itu dinilai tidak akan mempengaruhi produksi garam lokal. Bagi petani garam, harga yang ada sekarang Rp 1.600 per kg sudah cukup menguntungkan.

Target produksi garam pada tahun ini sebesar 2 juta ton dengan 70% hasil produksi garam berasal dari Madura. Begitu pula tingkat kebutuhan tertinggi garam produksi berada di Madura mengingat perusahaan-perusahaan yang membutuhkan garam mayoritas berada di sekitar Madura yang selama ini memang dikenal sebagai penghasil garam terbesar di Indonesia.

Namun di Sampang, Madura yang merupakan salahsatu daerah produksi garam memiliki permasalahan tersendiri yakni semakin menyempitnya lahan untuk memproduksi garam.

Dalam sebuah diskusi kelompok terfokus (FGD) yang membahas perihal garam dan dihadiri oleh pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kemenetrian Perindustrian di Gedung PPKRI, Sampang, Madura, Ketua Assosiasi Petani Garam Rakyat Indonesia (APGRI), Jakfar Sodikin, mengungkapkan pihaknya menyadari bahwa negara membutuhkan garam impor karena ada perusahaan industri yang tidak bisa menggunakan garam rakyat (lokal).

Hanya saja ia berharap garam impor yang diperuntukan kalangan industri tidak merembes keluar yang dapat mempengaruhi harga garam milik petani.

“Selama itu masih sesuai kebutuhan, importasi tidak masalah, volume juga jangan terlalu banyak,” ujar Jakfar, hari ini.

Untuk membantu produktivitas para petani garam, khususnya memasuki musim penghujan, secara simbolik pemerintah menyerahkan gerobak dan paket sembako kepada perwakilan para petani garam di Sampang, Madura, serta mesin giling garam untuk mencegah penurunan produktivitas.

Dengan adanya mesin tersebut, apabila musim hujan tiba para petani garam tetap bisa bekerja.

“Pemerintah beserta stakeholder akan memberikan perhatian khusus untuk meningkatkan hasil pertanian garam di Sampang,” jelas Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang, EC Saryono, di acara yang sama.

FGD yang dilakukan secara terbuka antara pemerintah dan Forum Petani Garam Madura (FPGM) dilaksanakan untuk memperkuat sinergitas petambak garam Madura dengan pemerintah pusat dalam rangka mendukung kebijakan untuk kesejahteraan petambak garam.

Kebijakan pemerintah untuk melakukan impor garam sebelumnya sempat mendapat penolakan dari sejumlah elite politik dan petambak garam di Tanah air.

Karena itu, untuk mengantisipasi dampak negatif dari kemunculan sebuah informasi negatif (hoaks), para petambak garam menggelar deklarasi damai untuk menciptakan situasi yang kondusif.

“Kami petambak garam dan asosiasi petani garam se-Madura siap mendukung Polri dalam menciptakan situasi yang kondusif, menolak berita hoaks, isu SARA, dan ujaran kebencian dalam rangka menyukseskan Pemilu 2019,” tegas Jakfar.