Sumber: binapemdes.kemendagri.go.id

Jakarta, Triknews.com – Saat polemik aktifnya kembali Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Gubernur DKI mencuat, membuat Mendagri Tjahjo Kumolo menjadi sorotan masyarakat. Karena di tangannya lah segala keputusan bermuara.

Untuk diketahui, Ahok yang saat ini mendapat dakwaan dua pasal (utama dan alternatif) dari majelis hakim karena dugaan kasus penistaan agama yang dilakukannya, membuat publik merespons macam-macam. Ada yang pro Ahok dinon-aktifkan dari Gubernur DKI Jakarta, ada yang tetap bersikukuh agar dia tetap aktif.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyarankan agar Mendagri Tjahjo meminta fatwa atau nasehat kepada Mahkamah Agung (MA). Menindaklanjuti apa yang disampaikan Jokowi itu, Tjahjo langsung melayangkan surat permohonan fatwa kepada MA.

Pihak MA pun menyatakan telah menerima dan membalas surat yang dikirimkan Tjahjo itu. Fatwa dan nasehat dari MA inilah yang disebut-sebut akan menyelesaikan polemik kasus Ahok itu.

Ternyata, menurut pengakuan MA sendiri, rekomendasi yang diberikan kepada Mendagri itu bisa dipakai atau tidak. Dalam arti lain, keberadaan fatwa itu tidaklah mengikat. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Dr Ridwan Mansyur saat dimintai konfirmasi, pada Senin (20/2).

“Terkait isinya, silakan tanyakan ke Mendagri sebab dalam surat tertutup kepada pemohon. Tapi, karena bukan seperti putusan yang di-publish ini antar-institusi ke institusi. Tentu saja tidak mengikat, jadi boleh digunakan bisa juga tidak,” kata Ridwan.

Karena fatwa itu bersifat pribadi, yaitu saran dari satu institusi ke institusi yang lain, alias bukan untuk di-publish, maka tidak heran kalau kemudian Ridwan tidak mau mengungkapkan apa sebenarnya isi fatwa atau rekomendasi di dalam surat balasan kepada Mendagri itu.

“Ya permohonan pendapat hukum yang diajukan Mendagri sudah dijawab,” kata Ridwan. (AF).