Freeport
*istimewa

JAKARTA, TrikNews.com – Anggota DPR RI, Adian Napitupulu menyampaikan jika inilah waktunya Indonesia untuk bangkit dan menunjukkan taringnya terhadap kekayaan alam, termasuk di sektor pertambangan yang kini dikangkangi oleh PT Freeport Indonesia.

Ia mengatakan bahwa kontrak karya yang sering digaungkan sejak dulu terhadap kerjasama antara Indonesia dengan PT Freeport adalah makanan basi, sehingga harus ada perbaikan lagi terkait dengan kerjasama antar keduanya itu.

“Ini saatnya kita sebagai bangsa memikirkan Rakyat kita sendiri, memikirkan setiap jengkal tanah republik untuk lebih bermanfaat bagi bangsa dan negara. Hari ini, Kontrak Karya adalah sejarah masa lalu yang hanya pantas dikenang tanpa perlu dilanjutkan,” kata Adian dalam siaran persnya, Senin (20/2/2017).

Ia pun sangat mendukung dan mengapresiasi pemerintah Indonesia yang tegas ingin menegakkan amanat Undang-undang dengan permintaan kesepakatan perjanjian-perjanjian baru antar Pemerintah dengan PT Freeport Indonesia.

Diantaranya keberanian dan konsistensinya adalah tegas menegakan amanat undang undang dengan bertahan pada divestasi saham 51%, perubahan Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dalam proses produksi, membangun Smelter, PPH Badan, PPN, dan bernegosiasi dengan investor dalam batas wajar.

Dengan semua itu, politisi dari PDI Perjuangan tersebut menilai jika Indonesia ingin mempertegas bahwa Indonesia-lah yang memiliki kekuasaan penuh atas kedaulatannya sendiri, termasuk yang ada di bawah tanahnya sekalipun.

“Akan menunjukan siapa sesungguhnya yang menjadi tuan atas seluruh sumber daya alam. Siapa yang sesungguhnya berdaulat di bawah tanah, di atas tanah bahkan udara Indonesia,”

Mantan aktivis 98 ini menyampaikan jika Indonesia tidak anti terhadap investor. Dari manapun investor hadir, Indonsia sangat membuka tangan lebar-lebar. Hanya saja, catatan yang perlu dicamkan bagi para investor adalah bahwa ada batasan-batasan yang tidak boleh dilewati.

“Syarat Investasi yang Indonesia harapkan tidak berlebihan, tidak tamak, tidak rakus. Yang Indonesia harapkan adalah hal yang sama yang diharapkan oleh semua bangsa, semua manusia di berbagai belahan dunia, yaitu berbagi dengan adil. Tidak lebih,” tukasnya.

Dengan ketegasan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Jokowi saat ini, Adian mengatakan bahwa PT Freeport Indonesia hanya memiliki dua opsi saja untuk menjalankan bisnis pertambangannya itu. Yakni pertama patuh terhadap aturan dan Undang-undang, atau angkat kaki dari Indonesia.

“Pilihan Freeport saat ini hanya dua, Pertama, patuh dan menghormati UU Minerba 04/2009 yang dibuat bersama oleh Pemerintah dan DPR, menghormati dan patuh pada segala peraturan lainnya di bawah UU seperti PP 01 tahun 2017 yang di buat oleh Presiden Republik Indonesia. Jika Freeport keberatan, ya silahkan pilih pilihan yg kedua yaitu segeralah berkemas dan cari tambang emas di negara lain,” tandas Adian.

Lebih lanjut, Adian menegaskan jika Indonesia tidak gentar dengan PT Freeport Indonesia dengan kebijakannya ini.

“Indonesia tidak takut pada Freeport, temannya Freeport, tetangga Freeport, saudaranya Freeport atau siapapun dibelakang Freeport. Karena kalaupun Indonesia harus takut maka Indonesia hanya takut jika Rakyat tidak menjadi sejahtera,” tutupnya.