Ignasius Jonan
*istimewa

Jakarta, Triknews.com – Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan tampaknya semakin berani dengan sikap apapun yang akan ditampilkan oleh PT Freeport Indonesia (PTFI). Hal ini terkait dengan masih bengalnya perusahaan tambang asal Negeri Paman Sam tersebut untuk menuruti aturan pajak dan divestasi yang tertuang dalam izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

Bahkan mantan Menteri Perhubungan di Kabinet Kerja Jilid I tersebut meledek PT Freeport Indonesia sebagai perusahaan kroco dengan istilah sapi.

“Dulu sebelum mengurus ESDM saya kira Freeport itu gajah tapi ternyata hanya sapi,” kata Jonan di Malang, Selasa (21/2).

Anggapan itu disampaikan Jonan saat ia membandingkan kapitalisasi perusahaan tambang Freeport di seluruh dunia dengan perusahaan asing lain yang berinvestasi di Indonesia. Dengan total nilai perusahaan tambang seluruh dunia mencapai 20 miliar dolar AS, Freeport masih kalah dengan perusahaan Exxon Mobile dengan nilai 355 miliar dolar AS, serta kalah dengan perusahaan Chevron dengan nilai 204 miliar dolar AS.

“Exxon yang mewakili seperempat dari produksi minyak Indonesia dan Chevron yang 35 persen produksi minyak nasional saja nggak rewel,” ujarnya.

Ia bahkan membandingkan Freeport dengan BUMN milik Pemerintah Indonesia. Nilai perusahaan Freeport hanya selisih tipis dengan BRI (21 miliar dolar AS) dan Bank Mandiri (19,5 miliar dolar AS).

Menurut dia, royalti dan pajak yang dibayarkan PTFI dalam bentuk apapun sebesar Rp 214 triliun selama 25 tahun (per tahun Rp 8 triliun) masih lebih sedikit dibandingkan pembayaran cukai rokok satu tahun pada 2015 sebesar Rp 149,5 triliun. “Pemerintah Indonesia sudah memberikan opsi yang cukup fair kepada PTFI terkait keberlangsungan operasionalnya di Indonesia,” kata Jonan.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakilnya, Archandra Tahar. Menurut Archandra, pihaknya sudah mencarikan solusi terbaik untuk Freeport agar dapat terus bekerjasama dengan Indonesia memenuhi kebutuhan dapurnya.

“Kita tunggu saja, yang penting kita berusaha cari jalan keluar yang terbaik, sebisa mungkin tidak melanggar hukum, tapi solusi-solusi tersebut sudah kita cari, di situlah terjadi diskusi yang alot, menyangkut jalan yang ditawarkan yaitu arbitrase, apakah itu diatur dalam cara kita berkontrak di Indonesia,” kata Archandra di Jakarta, Selasa (21/2).

Pun mendapatkan tantang akan dilakukan upaya Arbitrase, Archandra tidak akan ambil pusing. Bahkan jika hal itu dilakukan PT Freeport Indonesia terhadap pemerintah Indonesia, pihaknya juga sudah siap menghadapinya.

“Iya, itu kan jalan terakhir. Kita lihat apakah jalan terakhir akan kita tempuh atau masih ada jalan lain atau tidak. Itu kita siap,” tukasnya.