Jakarta, Triknews.com – Munculnya ancaman boikot rapat bersama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang diinisiasi oleh lima Fraksi di DPRD DKI Jakarta terus memanas.

Namun, beda dengan Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus justru memandang masyarakat kini sudah cerdas untuk menilai partai mana yang bersalah dalam ancaman tersebut. Kata Barus, biarlah nanti rakyat yang menghukumnya pada Pileg kedepan.

“Biar masyarakat yang menilai siapa (anggota dewan) yang aktif, siapa yang tidak aktif menjalankan amanat pekerjaan. Ketika masyarakat lihat, biar partainya yang dihukum pada Pileg kedepan,” ujar Bestari, Kamis (23/2).

Lima fraksi di DPRD DKI yang dimaksud itu adalah Gerindra, PKS, PKB, PPP, dan Demokrat. Mereka juga kompak menolak diaktifkannya kembali Ahok sebagai Gubernur lantaran status terdakwa yang disandangnya. Mereka mengaku khawatir diaktifkannya Ahok sebagai Gubernur akan berdampak buruk di kemudian hari karena produk kebijakan yang dihasilkan bakal rawan gugatan.

Namun, Bestari meyakinkan sikap tersebut hanya sebagai angin lalu, dan tidak akan berdampak apa pun. Sebab, aksi tersebut tidak berlandaskan aturan dalam Tata Tertib DPRD DKI Jakarta, beda halnya dengan hak angket dan hak menyatakan pendapat (HMP). Terlebih, sambung dia, sikap boikot untuk rapat bersama Ahok hanya digagas sepihak dari keseluruhan Fraksi di DPRD DKI.

“Jadi kalau pernyataan sepihak tidak bisa diikuti, ya bisa diabaikan saja karena memang boikot dan macam-macamnya itu tidak ada dalam aturan dewan,” terang Bestari.

Dia juga menyatakan sepakat dengan ide Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat yang ingin mengadukan persoalan ancaman boikot tersebut kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, agar segera turun tangan menyelesaikan polemik boikot yang terjadi.

Pras sapaan karib Ketua DPRD, kata Bestari, bisa langsung mengambil alih Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI Jakarta bila ketuanya Mohamad Taufik yang berasal dari Partai Gerindra menolak untuk membahas Raperda, sebagai sikap untuk memboikot Ahok.

“Jadi intinya diabaikan sajalah boikot-boikot itu. Seluruh agenda tetap jalan, kok. Roda pemerintahan akan terus berjalan,” ungkap Bestari.