Jakarta, Triknews.com – Rencananya, PT Freeport Indonesia akan mengajukan arbitrsi untuk melawan kebiajakan pemerintah Indonesia, yang dianggap merugikan pihaknya. Namun sayangnya, jika benar perusahaan yang merupakan anak usaha dari Freeport McMoran Inc asal Amerika Serikat tersebut melakukan hal itu, justru akan merugikan dirinya sendiri.

Hal ini pun dibenarkan oleh oleh Pengamat Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmi Radhi. Ia mengatakan jika Freeport mencoba menuntut berbagai pajak, maka Indonesia bisa menggunakan dasar Undang-undang untuk membantai habis perusahaan pertambangan yang sudah puluhan tahun menjajah tanah Papua itu.

“Kalau arbitrase risiko terbesar ada pada PTFI. Dan kalau semua dituntut oleh Freeport mengenai pajak dalam kontrak maka Indonesia akan berdasarkan landasan UU, sehingga tidak alasan Indonesia akan kalah. Kita akan menang,” ungkap Pengamat Energi UGM Fahmi Radhi menilai di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (25/2).

Untuk itu, Fahmi meminta kepada pemerintah Indonesia agar tidak takut dengan berbagai ancaman yang dilayangkan oleh Freeport. Karena apapun alasannya, Indonesia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dibanding perusahaan tersebut.

“Maka yang pertama tidak perlu gentar. Silahkan bawa ke arbitrase. Jika itu terjadi kita harus hadapi. Tapi pemerintah sih udah kasih jalan tengah dengan IUPK. Tapi mau ke KK ya silakan bangun smelter. Maka saat 2021 kontrak abis maka kontrak tidak akan diperpanjang. Akan didivestasi oleh BUMN,” jelasnya.

Menurutnya, inilah saat yang tepat mengembalikan kedaulatan negeri, serta kemakmuran rakyat Papua.

“Sekarang kita lihat berapa banyak rakyat miskin Papua di sekitar Freeport. Maka kita lihat hampir semua rakyat Papua miskin,” tukasnya.