Sumber: Tempo.co

Jakarta, Triknews.com – Tampaknya pihak-pihak yang sangat menolak Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta sudah merasa terdesak secara politik. Hal ini tampak dari cara-cara licik yang mereka gunakan untuk menjegal calon gubernur nomor urut dua itu pasca Pilkada putaran pertama.

Cara licik yang mereka gunakan saat ini adalah membuat spanduk atau poster di masjid-masjid tertentu yang berisi ancaman untuk tidak menshalatkan jenazah dari pihak pendukung dan pemilih calon gubernur petahana yang seringkali dianggap kafir dan munafik.

Salah satu masjid yang membuat pengumuman semacam itu adalah Masjid Al-Jihad yang berlokasi di Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Pusat.

Sebagai informasi, pengurus DKM Masjid Al-Jihad memasang spanduk bertuliskan ‘Masjid Ini Tidak Mensholatkan Jenazah Pendukung & Pembela Penista Agama’ sejak Selasa (21/2) malam. Kemudian spanduk itu menjadi viral setelah ada yang meng-upload ke jejaring media sosial.

Dari pengakuan pengurus Dewan Keluarga Masjid (DKM) Masjid Al-Jihad, Hasan Basri, pihaknya membuat pengumuman semacam itu, karena sudah merasa kecewa dengan sistem hukum di Indonesia yang menurutnya tebang pilih, karena hingga saat ini belum menahan sosk yang menjadi terdakwa penista agama, Ahok.

“Kekecewaan itu (merupakan) akumulasi dari proses awal. Akhirnya, umat Islam punya cara sendiri menghukum penista agama dan pendukungnya,” ujar Hasan kepada wartawan, Jumat (24/2) petang.

Sebenarnya, alasan ini menjadi tidak masuk akal, karena saat ini Ahok sudah diproses secara hukum, dan sebagaimana lazimnya persidangan, ada beberapa proses yang harus dilalui, misalnya harus mendengarkan keterangan beberapa saksi ahli, baik dari pihak tersangka ataupun dari pihak jaksa penuntut umum (JPU), sampai pada akhirnya keluar putusan hukum dari majelis hakim.

Hingga persidangan kesebelas yang digelar pada Selasa (21/2) kemarin, agenda yang berlangsung di persidangan yakni mendengarkan keterangan sejumlah saksi ahli, di antaranya, dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Miftahul Akhyar, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang juga Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Yunahar Ilyas, dan seorang ahli hukum pidana dari MUI, Mudzakkir.

Artinya, masih ada beberapa proses lagi yang harus dilalui, sampai pada akhirnya putusan majelis hakim keluar, apakah akan memenjarakan Ahok atau tidak.

Maka menjadi jelas muatan politis dari pemasangan spanduk yang berisi ancaman tersebut, terutama ketika pengurus DKM Masjid Al-Jihad mengungkap bahwa pihaknya sebenarnya merasa resah jika Ahok nantinya kembali terpilih menjadi gubernur lagi.

Hasan juga mengungkap hal lain, di mana pada intinya, pihaknya merasa terdesak karena dari perolehan suara yang dicapai oleh Ahok pada hasil real count KPU beberapa waktu lalu, menunjukkan bahwa Ahok masih unggul dari dua psangan calon lainnnya.

Lebih lanjut, Hasan mengakui, jika misalnya Ahok terpilih lagi, dirinya dan pengurus masjid lainnya hanya bisa pasrah dan akan menunggu apa yang akan diinstruksikan para ulama kepada mereka.

“Pengurus masjid mengikuti ulama apa pun keputusannya. Wallahu a’lam,” kata dia. “Seandainya itu nanti (Ahok) menang, kami akan menunggu instruksi ulama.” (AF).