Langkah imigrasi Ankara (Turki) mendeportasi 17 warga negara Indonesia (WNI) karena diduga akan bergabung kelompok teror paling destruktif di dunia Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS) perlu mendapat sorak apresiasi. Langkah tersebut sangat membantu pemerintah Indonesia dalam memerangi gerakan teroris.

Jika benar, hal itu akan menambah pedihnya kenyataan betapa semakin sistemik, massif dan bebasnya gerilya para teroris negeri ini dalam menginternalisasikan paham radikal anarkistis kepada calon kader yang akan diplot sebagai “koki” (perakit bom) dan amaliyah (pelaku teror).

Hal itu bukan tanpa alasan. Sepanjang tahun 2016 tercatat agenda-agenda teroris kontra kemanusiaan yang sudah terealisasi sebanyak 4 kasus. Semua itu belum termasuk agenda teror yang tidak terealisasi karena para pelaku keburu ditangkap aparat keamanan.

Datanya, penggerebekan dan penangkapan terduga teroris di Palu pada 31 Desember 2016 menjelang pergantian tahun, aparat keamanan telah menangkap 33 tersangka (sebagian sudah tewas) dari beberapa kota dan kabupaten. Kenyataan semacam ini menegaskan, perang senyatanya terhadap gerakan antikemanusiaan ini harus mengarah pada sesuatu yang abstrak: pemahaman (isme) dan motif yang melatarinya. Inilah yang cenderung gagal ditekan pemerintah melalaui program deradikalisasi.

Perang terhadap terorisme memang tugas bersama masyarakat. Namun, ketika pemerintah sudah mendeklarasikan perang terhadap terorisme melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Datasemen Khusus 88 Antiteror harus didukung.

Dalam upaya itu, perlu diingatkan untuk menetralisasi teorisme, pemerintah tidak boleh hanya melihat pada satu sisi mata uang dan menutup sisi lainnya. Maksudnya, deradikalisasi pemerintah harus berjalan sepenuh hati. Jangan hanya berkutat pada—meminjam istilah Immanuel Kant—“fenomena” (yang tampak), tapi melupakan “nomena” (yang abstrak) dalam pikiran kaum teroris.

Selama ini, pemerintah memang menangkap para terduga atau yang terbukti melakukan kejahatan luar biasa terorisme. Pemerintah juga membina narapidana, mantan narapidana, keluarga, jaringan, para terduga kasus radikal destruktif dan korban ledakan bom.

Ada pertanyaan, mengapa mantan narapidana masih saja kembali bergabung dengan jaringan teroris dan melakukan agenda-agenda teror setelah keluar dari penjara? Contoh paling konkret Bahrun Naim yang sempat dipenjara karena kasus yang sama. Saat ini, dia berada di Suriah dan aktif merekrut kader Indonesia seperti Dian Yulia Novi (calon pengantin bom bunuh diri di Istana Negara yang sudah tertangkap).

Satu Arah

Memang selama satu dasawarsa lebih, terutama pasca-Bom Bali I tahun 2002, bom bunuh diri di hotel JW Mariott 2003 serta Bom Bali II tahun 2005, pemerintah berhasil menekan rencana-rencana aksi terorisme sehingga tidak muncul bom-bom, kecuali bom bunuh diri di Ritz Carlton tahun 2009. Keberhasilan itu harus diapresiasi. Namun, tahun 2016 lalu menjadi saksi bagaimana gerilya mereka tampak semakin bebas dan terang-terangan. Puncaknya mereka berhasil memainkan drama panggung paling berani dalam panggung bom Sarinah Jl Thamrin, Jakarta Pusat.

Hal itu menandakan, deradikalisasi selama ini hanya berjalan satu arah: menyasar fenomena saja. Jika formula seperti itu terus berlanjut, bukan tidak mungkin kasus-kasus serupa di kemudian hari terus muncul. Tindakan yang tidak memutus mata rantai gerakan terorisme. Deradikalisasi harus berjalan menyasar fenomena dan nomena. Penanganan terhadap nomena harus mengawali fenomena.

Pemerintah harus menyadari sepenuhnya terhadap paham dan motif yang melatari gerakan terorisme negeri ini. Karena kecenderungan gagal paham atas yang nomena, akan menggagalkan proses konseptualisasi upaya pencegahan terhadapnya. Maka, dalam upaya mencegah harus dilacak secara teliti atas inti nomena tadi.

Ini akan membantu pemerintah memerinci langkah-langkah konstruktif untuk memutus mata rantai gerakan-gerakan radikal. Sebenarnya, seperti apakah nomena dalam pikiran para teroris?

Ini tidak mudah dijawab, mengingat begitu abstrak. Penelitian-penelitian mutakhir menunjukkan, secara umum para teroris memiliki satu prinsip pemahaman fundamental. Ini terlepas dari motif-motif sosial, politis, ekonomis, dan kultural, terorisme Islam senyatanya berangkat dari paham kaku dan tertutup yang selalu digembar-gemborkan: Islam is the solution.

Dalam hal ini, Abderrahman Sissako (sutradara asal Mauritania) melalui filmnya Timbuktu (2014) berhasil memperlihatkan dengan baik cara kelompok jihadis anarkistis Ansar Dine (Arab: Ansharu al-Din) secara hegemonik memaksakan aktualisasi paham tadi terhadap penduduk yang multietnis, agama dan bahasa di Timbuktu. Ini adalah kota di Mali, Afrika Barat, yang dikuasainya pada tahun 2012 lalu. Antara lain melalui penciptaan produk-produk hukum yang dilabeli terma syar’iyan (dalam kecamata kelompok mereka). Para jihadis tak lagi melihat alternatif mengenai cara ber-Islam di luar kelompok mereka.

Namun, paham seperti itu di banyak tempat (termasuk Indonesia), ketika berhadapan secara vis a vis realitas masyarakat modern sekuler yang mengabaikan, secara psikologis para pengusungnya semacam merasa terdesak dan kurang percaya diri. Mereka kemudian mengambil satu langkah radikal yang marak seperti saat ini: pengeboman dan bom bunuh diri.

Dalam arti lain, terorisme Islam merupakan eksponen dari fundamentalisme yang tampak sebagai fenomena mutakhir, terutama pascaperistiwa 9/11 yang meruntuhkan ikon adikuasa Amerika Serikat: World Trade Center New York dan Pentagon. Persisnya, fundamentalisme Islam, seperti kata Habermas (2005), merupakan reaksi defensif melawan ketakutan akan tercerabutnya gaya-gaya hidup tradisional dengan cara-cara kekerasan.

Ini termasuk juga adanya konsep dar al-islam dan dar al-harbi yang menggelayuti pikiran kaum radikal-anarkistis. Dua konsep binerik ini tidak lahir dari ruang kosong. Mereka muncul dari ketakutan-ketakutan sebagaimana kata Habermas tadi.

Dalam konteks itu, pemerintah harus mencari formula lebih taktis dalam menangani paham dan motif terorisme. Sebenarnya memang tidak ada formula penanganan khusus dan seragam. Ini oleh Giovanna Borradori (2005) disebut sebagai “permainan catur” yang sudah memiliki seperangkat aturan dasar berlaku umum sekalipun dengan spatio temporal berbeda.

*Tulisan ini sebelumnya dimuat di Koran Jakarta (koran-jakarta.com) pada tanggal 6 Februari 2017 pada kolom \”Gagasan\”.

Oleh Ach. Fadil

Penulis lulusan Universits Paramadina Jakarta