Sumber: rimanews.com

Jakarta, Triknews.com – Desakan agar Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diberhentikan sementara dari jabatan Gubernur DKI Jakarta setelah habis masa cuti kampanyenya, menjadi polemik hingga saat ini bahkan berbagai versi para pakar hukum pun berlainan dalam menafsirkannya serta ada pula fraksi parpol mengusulkan hak angket ‘Ahok Gate’.

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun pun mengajak agar semua pihak melihat permasalahan tersebut dengan jernih dan Refly menyarankan untuk mengajukan gugatannya ke MK jika tidak setuju dengan keputusan terkait tidak segera diberhentikannya Ahok tersebut.

“Kalau tidak setuju dengan keputusan itu maka ajukan ke MK,” tegas Refly saat diskusi publik bertema “Menjawab Realitas Pansus Ahok Gate” di Dunkin Donats Jakarta, Selasa (28/2).

Dia berharap nantinya jika didorong ke MK maka tidak ada tafsir masing-masing pakar sehingga tidak ada lagi versi Mahfud MD, versi Gerindra, versi Refly, dan versi lain-lainnya. Namun, kata dia, yang ada nantinya hanya versi tunggal yaitu versi MK.

“Jadi tidak ada versi Mahfud MD, Gerindra, Refly tapi yang ada tafsir versi MK. Jadi jangan sedih dan jangan marah-marah, itu solusi terbaik untuk mencari jalan keluarnya,” beber dia.

Refly mengakui bahwa suatu perdebatan selalu muncul pendapat berbeda-beda namun hal itu adalah sah-sah saja yang merupakan bagian dari pembelajaran berdemokrasi. “Pendapat versi ini itu sah saja, tapi jika soal hukum ya di MK. Jangan sebagai kelas intelektual mudah terprovokasi,” terang dia.

Lebih lanjut, Refly menilai usulan hak angket yang didorong 4 parpol (Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat) hanya untuk menakut-nakuti saja. Kendati demikian, hak angket ini bisa berujung pada mosi tidak percaya sehingga bisa berakibat fatal pada sistem pemerintahan.

“Hak angket berujung mosi tidak percaya maka bisa bubar yang namanya pemerintahan,” tandasnya.