Jakarta, Triknews.net – Hizbut Tharir Indonesia (HTI) menjadi pembahasan hangat belakangan ini setelah wacana pemerintah untuk membubarkan organisasi tersebut. Banyak pihak memberikan dukungan salah satunya karena pandangan HTI yang dianggap merongrong Pancasila dan NKRI.

Hal ini pula disampaikan dalam diskusi Membongkar Proyek Khilafah Ala Hizbut Tahrir Indonesia, di D’Hotel, Jakarta Selatan, Selasa (30/5/2017). Salah satu pembicara menyatakan bahwa HTI memiliki metode tersendiri dalam mendidik kader.

“Metode pengkaderan mereka lebih serius. Sifat nya dari induvidu ke induvidu kalau mereka sudah tertarik di ajak holakoh. Kalau sudah matang diajak untuk interaksi dengan masyarakat. Dalam syiratul fikri mengkritik yang tidak sesuai dengan pandangan Islam HTI. Nasionalisme menurut HTI itu buruk. Intinya ingin mengkrtik nasionalisme tidak sesuai dengan Islam. Mati-mati an mengkritik demokrasi, ” paparnya dalam diskusi tersebut.

Bagi mantan anggota HTI tersebut banyak cara yang dilakukan ormas tersebut untuk mempromosikan ajaranya. Termasuk mengkritik rezim dan sistem dalam satu negara.

“Perang politik mereka akan mengkritik rezim yang dia tempati. Entah di Timteng Indonesia atau apapun. Bahkan kalau perlu demo. Menelanjangi kebobrokan rezim itu. Ini gara gara sistem ini, narkoba muncul, koruptor muncul, perdangan tidak bagus. Lalu pada akhirnya dia akan menawarkan solusinya adalah khilafah,” jelasnya.

Ainur pun menyatakan bahwa setelah masyarakat sudah tertarik dengan gagasan HT tersebut. Mereka akan menerima sistem pemerintahan Khilafah yang diinginkan.

“Dia akan menerima mandat pemerintahan dari rakyat. Yang sudah di dakwahi untuk menyerang sistem. Rakyat sudah mampu dan akan menyerahkan syariat islam kepada HT,” paparnya.

Sementara itu menurut Novriantoni Kahar pandangan HT sendiri banyak dilarang di berbagai negara. Karena melakukan penentangan langsung dengan rezim yang ada.

“Cuma di negara demokrasi saja mereka masih bisa bertahan. Mereka disebut paling radikal di antara-antara ormas lain. Karena menentang pemerintah yang sah,” tandasnya.