Jakarta, Triknews.net – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Frans Lebu Raya, meminta kepada pemerintah agar bisa menjadikan pendidikan Pancasila sebagai kurikulum nasional. Pasalnya, hingga saat ini Pancasila diyakini sebagai ideologi terbaik bangsa.

Hal ini disampaikan oleh Lebu saat memberi sambutan dalam acara seminar nasional kebangsaan bertajuk ‘Refleksi Pancasila di Rumah Pancasila untuk Meneguhkan Relasi Damai Anak Bangsa’ yang diprakarsai oleh Forum Pembauran Kebangsaan bersama Pemerintah Provinsi NTT, di Gedung Sasando, Kantor Gubernur NTT, Selasa (30/5).

Lebu menyatakan demikian, karena menurutnya, sesuatu yang menyangkut ideologi bangsa dan kelangsungan hidup bangsa ke depan, harus ditangani secara serius melalui sebuah institusi (pendidikan).

“Saya juga minta untuk dikaji kembali, agar pendidikan tentang Pancasila bisa masuk sebagai kurikulum nasional atau kurikulum di daerah. Saya tetap meyakini Pancasila sebagai ideologi terbaik, saat ini juga nanti. Pancasila sebagai sebuah ideologi yang dinamis, selalu relevan dengan semua jaman,” kata Lebu di hadapan ratusan hadirin sebagaimana dikutip laman beritalima.com pada Selasa (30/5).

Mantan Wakil Gubernur NTT (Periode 2003 – 2008) ini menyatakan bahwa seminar tersebut diadakan sebagai salah satu dari serangkaian kegiatan ‘Bulan Bung Karno’ yang digelar pada tahun ini. Karena itu, dia mendukung diselenggarakannya acara seminar tersebut.

“Bulan Bung Karno akan diselenggarakan di Ende, Flores Nusa Tenggara Timur mulai tanggal 1 – 21 Juni 2017 mendatang. Selama tiga minggu, kita selenggarakan berbagai kegiatan untuk merayakan bulan Bung Karno. Tanggal 1 hari lahirnya Pancasila, tanggal 6 hari lahirnya Bung Karno dan tanggal 21 hari wafatnya Bung Karno,” ujar Lebu.

Sebagai informasi, dalam acara seminar tersebut, hadir sebagai pembicara, antara lain: Anwar Pua Geno (Ketua DPRD NTT), Acry Deo Datus, Mery Kolimon, dan Frits Fanggidae.

Selain itu, acara ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh, antara lain: Pimpinan dan Anggota DPRD NTT, Bupati/Walikota, Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik se-Indonesia, Ketua Forum Pembauran Kebangsaan dari beberapa provinsi, komponen pejabat sipil, periwra TNI dan Polri NTT, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan NTT, pimpinan partai politik, dosen, guru, mahasiwa, pelajar dan jurnalis, yang jumlahnya mencapai ratusan orang.