Jakarta, Triknews.net – Istana Negara dan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) seringkali mendapat tuduhan-tuduhan miring dari para oposan dan pengkritiknya. Dari sekian banyak fitnah itu, ada tiga fitnah yang paling sering muncul dan massif, antara lain: ‘Anti-Islam’, ‘Antek-Cina’ dan ‘Pro-PKI’.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki, saat menanggapi tudingan-tudingan tidak benar yang banyak mengarah kepada Peresiden Jokowi dalam beberapa waktu terakhir.

Menurut Teten, jika memang ada yang mau mengkritik pemerintah, maka kritik itu seharusnya disampaikan secara proporsional, dalam arti kata tidak disertai dengan fitnah.

“Saya melihat ada tiga isu artifisial yang diarahkan ke Istana, ke pemerintah. Satu, anti-Islam, kedua antek China, ketiga pro-PKI,” kata Teten kepada wartawan saat berada di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (30/5).

Selain mengotori demokrasi, lanjut Teten, fitnah, hoax, atau berita bohong itu, juga tidak menunjukkan produktivitas dan sumbangsihnya di tengah-tengah kinerja pembangunan yang tengah digarap pemerintah saat ini.

Karena itu, Teten meminta kepada mereka yang suka menyebarkan berita bohong tentang pemerintah atau masyarakat pada umumnya, untuk menghentikan tindakan tidak produktif tersebut.

“Ini menurut saya sebaiknya dihentikan, ini tidak produktif demokrasi kita dikotori oleh isu-isu yang tidak benar. Lebih baik diarahkan masyarakat ke hal yang produktif,” tegas Teten.

Lebih jauh, Teten menyatakan bahwa pemerintah terbuka terhadap segala kritik (konstruktif) asal disampaikan secara proporsional dan terkait dengan kerja atau program kerja. Sebab yang demikian itu bisa melecut semangat pemerintah untuk membuat kinerja yang lebih baik dalam upaya mensejahterakan masyarakat.

Teten mencontohkan dua pihak pengkritik pemerintah yang jelas-jelas menggunakan hoax alias fitnah belaka. Kedua pihak itu, yakni: Bambang Tri Mulyono, penulis buku Jokowi Undercover dan Alfian Tanjung, sosok yang kerap menamakan dirinya sebagai inteligen dakwah anti-PKI.

Sebagaimana diketahui, Bambang sudah divonis tiga tahun penjara oleh Mejelis Hakim dari Pengadilan Negeri Blora, karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 28 ayat 2 jo Pasal 45 ayat 2 UU 19/2016 atas Perubahan UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Bambang pun menyatakan banding.

Sementara Alfian, telah ditetapkan sebagai tersangka pada Senin (29/5) oleh Polda Metro Jaya. Alfian disebut pernah memfitnah sejumlah elit Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebagai kader PKI, termasuk juga orang-orang terdekat Presiden Joko Widodo di Istana Negara, juga tidak lepas dari tuduhan miring dari Alfian tersebut.

“Iya sudah (ditetapkan sebagai tersangka), akan dipanggil” ujar Argo singkat, Selasa (30/5).