Kuningan, Triknews.net – Sekretaris Kabinet, Pramono Anung menegaskan, Istana tidak mengkriminalisasi umat tertentu termasuk ulama. Pernyataan itu disampaikan menyikapi tudingan Presidium Alumni 212 yang menyebut Istana telah mengkriminalisasi pentolan Front Pembela Islam Rizieq Shihab.

“Tidak ada sama sekali upaya kriminalisasi. Seseorang yang bermasalah secara hukum, baik umat atau menteri, ya dia bertanggung jawab terhadap itu,” ujar Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (31/5).

Kepolisian saat ini diketahui terus memproses kasus dugaan pornografi yang menjerat Rizieq Shihab. Setelah penetapan tersangka, Polda Metro Jaya mengeluarkan surat penangkapan, dan hari ini resmi memasukkan Rizieq dalam daftar pencarian orang (DPO).

Pramono menegaskan Indonesia merupakan negara hukum. Dalam mengatasi setiap perkara, aparat selalu mengedepankan proses hukum yang berlaku secara terbuka.

“Sehingga kalau memang seseorang bersalah ya bersalah saja. Kalau enggak bersalah ya tidak bersalah,” ucap mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini.

Simpatisan “Ngotot” Ada Intervensi Jokowi di Kasus Sex Rizieq-Firza

Diketahui, beberapa kelompok simpatisan Muhammad Rizieq saat ini sedang melakukan upaya pembelaan mati-matian terhadap imam besar Front Pembela Islam (FPI) tersebut. Salah satunya adalah Ketua Presidium Alumni 212, Ansufri Idrus Sambo. Ia sampai saat ini berasumsi jika ada keterlibatan istana alias Presiden Joko Widodo terhadap kasus yang menjerat junjungannya itu dengan Firza Husein.

Ansufri Sambo menganggap jika rezim Joko Widodo kini tengah melakukan upaya kedzaliman terhadap Rizieq dan Ketua Yayasan Solidaritas Sahabat Cendana Firza Husein. Dan untuk melakukan upaya pembelaanya, ia berencana untuk menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla.

“Mudah-mudahan pak Jokowi bisa dinasihati oleh JK (wakil presiden -red). Kami harap JK berikan pencerahan ke pak Jokowi,” kata Sambo kepada wartawan di Jakarta, Rabu (31/5).

Bahkan Sambo juga menyatakan akan menyatroni beberapa lembaga demi memberikan dorongan untuk memberikan intervensi agar kasus Rizieq dihentikan.

“Kami juga akan datang ke tiga lembaga, pertama ke DPR, kedua kita akan datangi JK, ketiga akan datang ke MPR,” kata Sambo.

Bukan hanya Sambo saja, Kuasa hukum Rizieq Shihab, Sugito Atmo Pawiro menyebut penetapan tersangka kliennya itu merupakan salah satu strategi rezim pemerintahan Joko Widodo untuk menjadikan pintu masuk pembubaran Front Pembela Islam (FPI), yang notabane dipimpin langsung oleh Rizieq Shihab itu.