JAKARTA – Pemuda diharapkan tidak menelan mentah-mentah informasi dari pihak manapun terlebih itu berita hoax.

Staf Presiden Bidang Komunikasi Agustinus Eko Rahardjo mengaku isu tersebut membuat pemerintah sulit bernafas seperti hal nya serbuan 10 juta TKA.

“Kalau ada isu-isu yang menguat kita dari pemerintah harus mengkroscek kebenarannya
Contoh nya isu 10 juta TKA. Ternyata yang ada hanyalah 9 juta wisatawan bukan TKA. Karena TKA kita hanya sekita 7 ribu di Indonesia. Itu berbanding terbalik dengan TKI kita yang hampir 80 ribu,” ungkap Agustinus dalam diskusi bertema “Perempuan Milenial Menjaga Kesatuan NKRI, Perempuan Milenial Mengantisipasi Hoax Menjelang Pemilu 17 April 2019” di Aula Gedung Joeang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (1/2/2019).

Lebih lanjut, Agustinus menegaskan hutang Indonesia saat ini lebih rendah dari PDB yakni 29%. Namun, hutang Indonesia kali ini digunakan untuk hal-hal yang produktif seperti pembangunan infrastruktur. Pemerataan pembangunan pun dilakukan tidak hanya di pulau Jawa saja melainkan menyebar di berbagai tempat yakni Papua, Maluku, Kalimantan, Sumatera dan berbagai daerah terpencil. Jadi, ia menegaskan bahwa isu Indonesia bubar adalah bohong.

“Isu mengenai Indonesia akan bubar karena utang itu semua bohong. Pesan kepada teman-teman mahasiswa agar disaring terlebih dulu semua berita berita yang di dapat,” jelasnya.

Sementara itu, Miss Asia Awards Indonesia 2017 Putri Khairunisa mengatakan bahwa perempuan milenial saat ini harus mengikuti cyber tren tentang banyak hal. Termasuk tren ancaman aktual real time, ancaman potensial dan ancaman hakikat seperti adu domba, memfitnah lambang negara, pemimpin negara yang bertujuan untuk terciptanya situasi chaos dan kondisi anarkis serta gangguan keamanan.

“Perempuan harus turut serta dalam melawan hoax, apalagi ini menjelang Pemilu 2019. Kita tahu banyak sekali isu atau informasi yang banyak tidak benar. Bagi kami perempuan milenial hal itu mengancam dan mengganggu kestabilan negara dan pemerintahan,” kata Putri.

Tak hanya itu, diskusi yang diinisiasi PERMUI juga dilakukan deklarasi INDONESIA SATU yang berisikan himbauan dalam Pemilu 2019 yang sudah di depan mata ini kepada seluruh kalangan masyarakat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang benar-benar terbukti dan teruji.

“Dan juga tidak menggunakan isu-isu sara dan ujaran kebencian agar terciptanya
Pemilu yang berdaulat dan tentram,” pungkasnya.