Jakarta, Triknews.com – Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Abdul Muti, menilai bahwa rencana aksi massa yang akan dilaksanakan Forum Umat Islam (FUI) dan sejumlah ormas lslam lainnya, sarat dengan muatan politik, terutama bila dikaitkan dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjelang pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua mendatang.

“Boleh dikatakan rencana aksi merupakan aksi politik terutama jika dikaitkan dengan posisi Ahok sebagai calon gubernur DKI Jakarta,” kata Muti kepada laman Antara pada Kamis (30/3).

Lebih lanjut, Muti menilai tuntunan peserta aksi untuk memberhentikan Ahok dari jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta akan sulit dipenuhi oleh pemeritah. Karena, secara yuridis, saat ini yang bersangkutan (Ahok) sedang menjalani proses hukum sebagai tersangka penistaan agama.

Hanya saja, lanjut Muti, walaupun status Ahok saat ini sebagai tersangka, namun pengadilan belum memutuskan Ahok sebagai terpidana. Sehingga tuntutan pemberhentian Ahok itu tidak bisa dipenuhi.

Lebih jauh lagi, Muti mengatakan bahwa yang mungkin dilakukan pemerintah terkait dengan tuntutan massa itu, adalah memberhentikan Ahok untuk sementara waktu dan menunjuk pelaksana tugas sampai proses hukum selesai atau habis masa jabatan.

Jika tidak dengan cara itu, maka cara lain yang mungkin dilakukan pemerintah adalah menggantikan Ahok dengan wakilnya sampai masalah hukum tersebut selesai, dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan pertimbangan etis.

“Melihat realitas dan kemungkinan terpenuhinya tuntutan rencana Aksi 313 tidak banyak membawa manfaat. Ada kesan rencana Aksi 313 selain politis juga memimbulkan kesan memaksakan kehendak,” kata Muti.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan Muhammadiyah ikut aksi massa tersebut, Muti menjawab bahwa pihaknya tidak akan terlibat dan tidak mendukung rencana aksi massa membela agama tersebut.

Tetapi, lanjut dia, pihaknya tidak melarang warga yang ingin mengikuti aksi tersebut. Hanya saja, hal itu harus atas nama pribadi dan jangan membawa nama organisasi. Sehingga atribut apapun yang terkait dengan Muhammadiyah, tidak boleh dipakai.

“Fasilitas dan amal usaha tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan aksi. Akan tetapi, Muhammadiyah menghormati mereka yang melakukan aksi sepanjang sesuai dengan hukum, tidak menimbulkan kerusakan dan mengganggu ketertiban umum terutama pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta,” pungkasnya.